EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
221 Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
222 Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
223 Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Mahkamah Agung, Kejaksaaan Agung, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kerja Sama Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak
224 Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas
225 Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
226 Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak
227 Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Layanan bagi Anak Korban Konflik
228 Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Layanan Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi
229 Sesdep Bidang Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Khusus Anak
230 Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak