EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
181 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
182 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri PPPA tentang Pelindungan Perempuan Pekerja Migran
183 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
184 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Respon Cepat Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
185 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024
186 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
187 Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan PT XL Axiata, Tbk tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
188 Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Dunia Usaha
189 Asdep Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
190 Asdep Peningkatan Partisipasi Keluarga Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak