EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO | UNIT KERJA | PRODUK HUKUM | CAPAIAN |
---|---|---|---|
271 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Wahid Foundation tentang Desa Damai dan Setara |
|
272 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Pasuruan tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Pasuruan |
|
273 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Cilegon tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Cilegon |
|
274 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Bintan tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Bintan |
|
275 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Karawang tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Karawang |
|
276 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Nusantara Cakung tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung |
|
277 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Perhimpunan Advokat Indonesia tentang Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan |
|
278 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO | Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat PP TPPO tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas PP TPPO |
|
279 | Sesdep Bidang Perlindungan Hak Perempuan | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Perempuan |
|
280 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO | Peraturan Menteri PPPA tentang Pencegahan dan Penanganan Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang |
|