Kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan hukum, teknologi, serta dinamika tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KemenPPPA agar selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, perubahan ini juga dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebijakan nasional terkait sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan kebutuhan peningkatan layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam implementasinya, Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2021 telah menjadi pedoman utama bagi pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KemenPPPA. Namun, dengan adanya perubahan kebijakan serta tantangan dalam implementasi aturan tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan agar lebih relevan dan efektif. Oleh karena itu, revisi ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengelolaan informasi dan dokumentasi serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang lebih transparan, cepat, dan akurat.

Dengan disusunnya rancangan perubahan ini, diharapkan dapat mendukung visi KemenPPPA dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat perlindungan terhadap hak atas informasi bagi masyarakat, serta memastikan bahwa informasi yang dikelola sesuai dengan prinsip keterbukaan, akurasi, dan perlindungan data yang berlaku.

1. Sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan, mengingat hak atas pendidikan merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana tertuang di dalam Convention on the Rights of the Child (CRC).
2. Selain itu, maraknya tindak kekerasan, baik fisik, emosional maupun seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh teman sebayanya, maupun tenaga pendidik di satuan pendidikan perlu segera ditangani secara serius, mengingat hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi juga telah tercantum di dalam CRC. 
3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki kewenangan dalam hal memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang tujuan akhirnya adalah anak terpenuhi hakhaknya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditemukan adanya beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan karena bertentangan atau tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap peraturan tersebut guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. bahwa untuk melaksanakan sistem
pengendalian intern yang proaktif dan
antisipatif terhadap perubahan organisasi
dibutuhkan penyesuaian pengaturan
penerapan manajemen risiko di lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

2. bahwa Peraturan Menteri Pember-dayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
6 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di
Lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perem-puan dan Perlindungan Anak sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi,
perubahan kebijakan pemerintah, dan
perkembangan kebutuhan hukum saat ini
sehingga perlu dicabut;

3. bahwa untuk mendukung pencapaian
tugas dan fungsi organisasi yang efektif,
efisien, akuntabel, dan transparan di
lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
diperlukan penerapan manajemen risiko

yang bertujuan menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja,
mendorong inovasi, serta mendukung
pencapaian sasaran strategis organi-sasi
yang ditetapkan dalam sebuah produk
kebijakan (produk hukum/ legislasi).

1. Periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan fase kritis dalam tumbuh kembang anak yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
2. Masih terdapat kesenjangan dalam akses layanan kesehatan dan gizi bagi ibu dan anak, terutama di daerah terpencil.
Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program 1.000 HPK

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu bagian perencanaan jangka menengah nasional. UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menjadi dasar penetapan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi dasar penyesuaian Rancangan Renstra yang telah disusun menjadi Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPPA, selambatnya bulan Juni tahun 2025.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA sebagai dasar dalam memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai yang berdasarkan pada pengukuran capaian kinerja pegawai belum sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kiner Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti dan direvisi.