USULAN PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Usulan Proleg
No Judul Peraturan Latar Belakang Unit Penanggungjawab Unit/Instansi Terkait Target Partisipasi Masyarakat
1 Kesepahaman Bersama tentang Rumah Ibadah Ramah Anak Masjid Ramah Anak Gereja Kristen Ramah Anak Gereja Katolik Ramah Anak Pura Ramah Anak Vihara Ramah Anak Lithang Ramah Anak

Belum banyak masjid, gereja, pura, vihara dan lithang yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak yang menghargai hak-hak anak serta melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pada umumnya masjid, gereja, pura, vihara dan lithang hanya digunakan pada waktu beribadah dan sekolah minggu, banyak ruangan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak di lingkungan gereja untuk mengisi waktu luang mereka dengan berbagai aktivitas yang positif.

Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katholik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindhu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023 Isi Form
2 Peraturan Menteri PPPA tentang DRPPA

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 270,70 juta jiwa dan 70,72% diantaranya merupakan penduduk usia produktif dan Sumber daya manusia yang berkualitas berperan penting dalam bidang perekonomian, politik, sosial dan peningkatan kesejahteraan bangsa.

Setengah dari potensi sumber daya pembangunan Indonesia adalah perempuan atau sekitar 49,42% dari total penduduk, Sementara itu, anak usia 0-17 tahun, yang merupakan generasi penerus bangsa, menempati persentase sebesar 29,50% dari total penduduk Indonesia.

Oleh karena itu perempuan dan anak merupakan subjek pembangunan yang perlu untuk diberdayakan, dipenuhi hak-haknya dan mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya

Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Bappenas 2023 Isi Form
3 Kesepahaman bersama antara Kemen PPPA dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri

Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak

Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri 2023 Isi Form
4 Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Perpustakaan Nasional tentang Pengembangan Informasi Layak Anak Digital

Pada era digital saat ini memungkinkan anak mengakses informasi yang tidak layak dan tidak sesuai dengan perkembangan usia kematangannya sehingga dibutuhkan sistem filtrasi berlapis baik dari keluarga, masyarakat, dan negara.

Dalam rangka filtrasi tersebut, Kemen PPPA telah menerapkan program Informasi Layak Anak melalui Pusat Informasi Sahabat Anak yang membutuhkan sinergi lintas Kementerian/Lembaga termasuk Kemen Kominfo dan Perpusnas untuk mewujudkannya tidak hanya di ranah luring tetapi juga ranah daring.

Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan Nasional 2023 Isi Form
5 Permen PPPA tentang standarisasi layanan pemenuhan hak anak

Merupakan Permen payung dari seluruh Standarisasi Layanan Pemenuhan Hak Anak di daerah, Adapun layanan yang di maksud diantaranya:

  • Standarisasi PISA
  • Standarisasi RBRA
  • Standarisasi Day Care ramah Anak
  • Standarisasi SRA
  • Standarisasi PRAP
Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Seluruh Pemerintah Daerah di 34 Provinsi 2023 Isi Form
6 Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak

PermenPPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan forum Anak telah mengalami perubahan pertama di tahun 2022 melalui PermenPPPA 1/2022. Dalam Permen tersebut secara tegas disebutkan bahwa partisipasi anak dapat diwujudkan melalui peran Pelopor dan Pelapor (2P) dan perencanaan pembangunan. Akan tetapi seiring perkembangan dinamika di daerah, implementasi partisipasi anak diperlukan perluasan peran anak. Maka di usulkan adanya perubahan kedua yang mencakup:

  • Perluasan peran partisipasi anak dalam proses pembangunan tidak hanya di tahap perencanaan saja melainkan juga di tahap pelaksanaan dan monitoring evaluasi.
  • Diperlukan adanya teknis pelaksanaan partisipasi anak melalui peran 2P yang memperjelas peran setiap subjek yang terlibat agar seluruh stakeholder dapat memahami betul implementasi dan esensi peran anak sebagai agen perubahan 2P. Petunjuk teknis tersebut juga akan mengatur mekanisme perlindungan anak dalam pelaksanaan 2P.
  • Untuk memaksimalkan pelaksanaan Partisipasi Anak melalui proses pembangunan dan peran anak sebagai 2P maka diperlukan pula petunjuk teknis pelaksanaan kode etik forum anak di mana di dalamnya memuat tentang pedoman perilaku orang dewasa dalam bekerja sama dengan anak-anak forum Anak. Hal ini perlu diperbaharui agar mekanisme perlindungan anak dalam penyelenggaraan forum anak lebih komprehensif.
  • Perlu pengubahan pasal mengenai persyaratan pengurus forum anak.
Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sekretariat Kabinet 2023 Isi Form
7 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Perkawinan/Stranas Pencegahan Perkawinan Anak

Pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka diperlukan payung hukum tentang dispensasi perkawinan pada saat sebelum, selama, dan setelah pengajuan baik permohonan dikabulkan atau ditolak.

Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Kepolisian Negara RI, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Sosial 2023 Isi Form
8 Rancangan Permen PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Tahun Anggaran 2023

bahwa untuk melaksanakan ketentuan  Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023.

Dasar Hukum Penetapan Petunjuk Teknis:

  • Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  • Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  • Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
  • Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  • Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
  • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan 2023 Isi Form
9 Rancangan Permen PPPA tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kemen PPPA

Berdasarkan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggaraan layanan diwajibkan untuk menetapkan Standar Pelayanan (SP)

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kementerian PANRB 2023 Isi Form
10 Rancangan Permen PPPA tentang Sistem Kerja di Lingkungan Kemen PPPA

Pencabutan terhadap Permen PPPA 12/2020 perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan atuan terbaru terkait sistem manajemen kinerja PNS yang didasarkan pada PermenPANRB 7/2020, PermenPANRB 17/2021 dan PermenPANRB 25/2021

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Kementerian PANRB 2023 Isi Form

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak