EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
| NO | UNIT KERJA | PRODUK HUKUM | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| 11 | Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak | Perjanjian Kerja Sama antara TikTok Pte.Ltd dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia |
|
| 12 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Nasional Penanganan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan |
|
| 13 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Kondisi Orang Tua |
|
| 14 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak |
|
| 15 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan |
|
| 16 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual |
|
| 17 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak | Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual |
|
| 18 | Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kementerian dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiati, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan |
|
| 19 | Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Nota Kesepahaman Antara Kementerian Luar Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pencegahan dan Penanganan Warga Negara Indonesia Terindikasi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri |
|
| 20 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan |
|
