PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak pemberdayaan perempuan
Filter Pencarian

Keputusan Menteri 1 dari 698

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 66 Tahun 2025

Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

2 5

Keputusan Menteri 2 dari 698

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 49 Tahun 2025

Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

0 5

Keputusan Menteri 3 dari 698

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 45 Tahun 2025

Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025

0 3

Keputusan Menteri 4 dari 698

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 42 Tahun 2025

Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Nasional Tahun 2025

0 3

Keputusan Menteri 5 dari 698

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 39A Tahun 2025

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025

0 3

Keputusan Sekretaris Kementerian 6 dari 698

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 70 Tahun 2025

Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

0 3

Keputusan Sekretaris Kementerian 7 dari 698

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 69 Tahun 2025

Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

0 4

Keputusan Sekretaris Kementerian 8 dari 698

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 68 Tahun 2025

Tim Pengelola Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

0 3

Peraturan Menteri 9 dari 698

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025

Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

203 226

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 10 dari 698

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 02/MEN-KP/KB/IV/2025 Tahun 2025

Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indoensia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
4 31

Perjanjian kerjasama 11 dari 698

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor PRJ-3/IP/2025 Tahun 2025

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berperspektif Gender melalui Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pusat Invetasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
18 56

Peraturan Menteri 12 dari 698

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025

Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak

1300 571

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 13 dari 698

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 018/Men/KL.01/04/2025 Tahun 2025

Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
67 65

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 14 dari 698

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 026/Men/KL.01/04/2025 Tahun 2025

Peningkatan Sinergisitas Penguatan Pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Agama

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
65 65

Keputusan Sekretaris Kementerian 15 dari 698

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 50 Tahun 2025

Tim Pelaksana Indeks Kualitas Kebijakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2005-2026

75 73

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak