PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Keputusan Menteri 1 dari 807

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 99 Tahun 2026

Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5 14

Keputusan Menteri 2 dari 807

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 103 Tahun 2026

Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekonomi Perawatan

23 85

Keputusan Menteri 3 dari 807

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 105 Tahun 2026

Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

24 75

Keputusan Menteri 4 dari 807

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 104 Tahun 2026

Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

23 80

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 5 dari 807

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 12/NKB/M.KOP/2026 Tahun 2026

Peningkatan Sinergi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Penguatan dan Pengembangan Koperasi

Kementerian Koperasi Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
29 123

Keputusan Sekretaris Kementerian 6 dari 807

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 63 Tahun 2026

Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026

27 109

Perjanjian kerjasama 7 dari 807

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 01/PDSPKP/KKP/PKS/II/2026 Tahun 2026

Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Pengarusutamaan Gender di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indoensia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
38 112

Perjanjian kerjasama 8 dari 807

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor PKS.5/G/G.5/PLB.1.1/B/04/2026 Tahun 2026

Sinergitas Pengelolaan Sampah Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Edukasi Anak

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
16 91

Perjanjian kerjasama 9 dari 807

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 004/Setmen.Birohk/KL.01 /04/2026 Tahun 2026

Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan
19 103

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 10 dari 807

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 007/Setmen.Birohk/KL.01/04/2026 Tahun 2026

Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Literasi Dan Inklusi Keuangan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Women’s World Banking, Inc
24 258

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 11 dari 807

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 005/Men/KL.0l/04/2026 Tahun 2026

Percepatan Penurunan Angka Perkawinan Anak, Perlindungan Perempuan Pekerja Migran, dan Pemberdayaan Keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
40 108

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 12 dari 807

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 010/PM.04/K1/04/2026 Tahun 2026

Implementasi Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
29 107

Surat Edaran Menteri 13 dari 807

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2026

Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rangka Mendukung Percepatan Tranformasi Tata Kelola Penyelenggaran Pemerintahan

63 186

Surat Edaran Sekretaris Kementerian 14 dari 807

Berlaku

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 5 Tahun 2026

Tata Cara Klarifikasi dan Verifikasi Kehadiran Aparatul Sipil Negara

60 149

Surat Edaran Sekretaris Kementerian 15 dari 807

Berlaku

Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 4 Tahun 2026

Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

27 221

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak