EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
| NO | UNIT KERJA | PRODUK HUKUM | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| 261 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Kualitas Keluarga |
|
| 262 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi |
|
| 263 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pengintegrasian Parameter Kesetaraan Gender melalui Penerapan Indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |
|
| 264 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas bagi Perempuan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih pada Pemilihan Umum |
|
| 265 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Perdesaan/Kelurahan |
|
| 266 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria tentang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan di Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota |
|
| 267 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum |
|
| 268 | Sesdep Bidang Kesetaraan Gender | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan |
|
| 269 | Sesdep Bidang Kesetaraan Gender | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah |
|
| 270 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan | Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender |
|
