EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO | UNIT KERJA | PRODUK HUKUM | CAPAIAN |
---|---|---|---|
251 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana |
|
252 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Industri |
|
253 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak Calon Pekerja Migran Indonesia Perempuan |
|
254 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Evaluasi Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga |
|
255 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO | Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang |
|
256 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga | Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penyelenggaraan Sekolah Perempuan |
|
257 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga | Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen tentang Penyelenggaraan Sekolah Perempuan |
|
258 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga | Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Badan Pusat Statistik tentang Publikasi Pembangunan Kualitas Keluarga |
|
259 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender |
|
260 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Perhubungan tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan |
|