EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO | UNIT KERJA | PRODUK HUKUM | CAPAIAN |
---|---|---|---|
251 | Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak | Peraturan Menteri PPPA tentang Standardisasi Fasilitator Forum Anak |
|
252 | Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak | Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik bagi Fasilitator Forum Anak |
|
253 | Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak |
|
254 | Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak | Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak |
|
255 | Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Mahkamah Agung, Kejaksaaan Agung, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kerja Sama Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak |
|
256 | Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus | Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas |
|
257 | Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme |
|
258 | Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi | Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak |
|
259 | Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi | Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Layanan bagi Anak Korban Konflik |
|
260 | Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi | Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Layanan Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi |
|