EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
171 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
172 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak
173 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
174 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
175 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri PPPA tentang Pelindungan Perempuan Pekerja Migran
176 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
177 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Respon Cepat Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
178 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024
179 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
180 Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan PT XL Axiata, Tbk tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak