EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
191 Biro Umum dan SDM Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis
192 Biro Hukum dan Humas Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme
193 Biro Hukum dan Humas Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Narkotika Nasional tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
194 Biro Hukum dan Humas Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berbasis Masjid
195 Biro Hukum dan Humas Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Ketenagakerjaan
196 Biro Hukum dan Humas Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Sosial tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Sosial
197 Biro Hukum dan Humas Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA
198 Biro Perencanaan dan Keuangan Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022
199 Biro Data dan Informasi Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkup Kemen PPPA
200 Biro Perencanaan dan Keuangan Peraturan Menteri PPPA tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020-2024
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak