EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
151 Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Peraturan Menteri PPPA tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
152 Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Peraturan Presiden tentang Grand Design Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen dan Pengambilan Keputusan
153 Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender
154 Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Perjanjian Kerja Sama dengan KADIN tentang Peran Serta Pemberdayaan Perempuan Melalui Kewirausahaan
155 Sesdep Bidang Partisipasi Masyarakat Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
156 Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
157 Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak tentang Peran Serta dalam Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas
158 Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik tentang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola UPTD PPA serta Kader PATBM
159 Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Peningkatan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak
160 Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Layanan Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak