EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
481 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kemenaker tentang Sinergitas Program Desa Migran Produktif
482 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Persatuan Advokat Indonesia tentang Penanganan Kasus Perempuan Disabilitas
483 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Aparat Penegak Hukum tentang Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan
484 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Kesepakatan Bersama antara Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia tentang Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2016
485 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kesepakatan Bersama tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif
486 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan TPPO
487 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum tentang Penanganan Korban KDRT
488 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi SDM P2TP2A tentang Pencegahan dan Penanganan KDRT
489 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak
490 Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga Kesepakatan Bersama Antara KPPPA dengan 6 (enam) Perguruan Tinggi Agama Islam tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Penguatan Akademik
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak