EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
131 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual
132 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
133 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kementerian dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiati, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan
134 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nota Kesepahaman Antara Kementerian Luar Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pencegahan dan Penanganan Warga Negara Indonesia Terindikasi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri
135 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan
136 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana
137 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas
138 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
139 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat
140 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak