EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
91 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kementerian dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiati, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan
92 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nota Kesepahaman Antara Kementerian Luar Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pencegahan dan Penanganan Warga Negara Indonesia Terindikasi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri
93 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan
94 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana
95 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas
96 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
97 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat
98 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan
99 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
100 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Penguatan Sinergisitas Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak