EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
| NO | UNIT KERJA | PRODUK HUKUM | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| 61 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang |
|
| 62 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Peraturan Presiden tentang Respon Cepat Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak |
|
| 63 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 |
|
| 64 | Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan | Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang |
|
| 65 | Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha | Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan PT XL Axiata, Tbk tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|
| 66 | Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha | Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Dunia Usaha |
|
| 67 | Asdep Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan | Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|
| 68 | Asdep Peningkatan Partisipasi Keluarga | Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga |
|
| 69 | Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak | Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Wahana Visi Indonesia Penguatan Kapasitas Fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak |
|
| 70 | Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan | Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Bilna (Orami) tentang Sinergitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Keluarga |
|
