EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
41 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Sekolah Seniman Pangan tentang Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif
42 Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Peraturan Menteri PPPA tentang Parameter Kesetaraan Gender
43 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tentang Penyusunan Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin dan Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian
44 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia tentang Masjid Ramah Anak
45 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Perpanjangan Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia tentang Masjid Ramah Anak
46 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pelarangan Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok dalam Media Elektronik
47 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama tentang Rumah Ibadah Ramah Anak (Gereja Kristen Ramah Anak dan Gereja Katolik Ramah Anak)
48 Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Perpustakaan Nasional tentang Pengembangan Informasi Layak Anak Digital
49 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
50 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak