EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
31 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Kehutanan tentang Sinergi Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pada Pembangunan Di Bidang Kehutanan
32 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Kebudayaan tentang Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Dalam Kebudayaan
33 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah I Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
34 Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Ikatan Bidan Indonesia tentang Sinergitas Percepatan Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
35 Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Wahid Foundation tentang Pemajuan Agenda Kesetaraan Gender dan Partisipasi Masyarakat
36 Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Yayasan Rabu Biru tentang Sinergitas Percepatan Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
37 Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Koalisi Perempuan Indonesia tentang Sinergitas Percepatan Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, Pemasyarakatan dan Pemerintah Daerah Wilayah II Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
39 Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia
40 Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesetaraan Gender Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Pusat dan Daerah
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak