EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
| NO | UNIT KERJA | PRODUK HUKUM | CAPAIAN |
|---|---|---|---|
| 321 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT | Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi SDM P2TP2A tentang Pencegahan dan Penanganan KDRT |
|
| 322 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan | Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
|
| 323 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan | Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Perhubungan tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan |
|
| 324 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan | Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender |
|
| 325 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Perempuan pada Pengawasan Pemilihan Umum |
|
| 326 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Komisi Pemilihan Umum tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD,dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota |
|
| 327 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Anggota Legislatif |
|
| 328 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah |
|
| 329 | Inspektorat | Peraturan Menteri PPPA tentang Kebijakan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|
| 330 | Komisi Perlindungan Anak Indonesia | Nota Kesepahaman antara KPAI dengan 17 (tujuh belas) institusi tentang Perlindungan Anak |
|
