USULAN PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Usulan Proleg
No Judul Peraturan Latar Belakang Unit Penanggungjawab Unit/Instansi Terkait Target Partisipasi Masyarakat
51 Peraturan Menteri PPPA Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak

Untuk menjamin pemenuhan hak anak dalam berpartisipasi dan menyampaikan pandangan serta sarana bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan

 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak KPPPA 2024 Isi Form
52 Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang penggunaan Dan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik

Pentingnya menjamin proses kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakyang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bersaing secara sehat dan memanfaatkan sistem pengadaan barang/jasa elektronik melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

 Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2023 Isi Form
53 Perjanjian Kerja Sama antara TikTok Pte.Ltd dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Kampanye isu perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikis dan di ranah daring. Adapun bentuk kerja sama yang dimaksud adalah kerja sama  konten dari Program, dan Livestream dari Talkshow.

Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Tiktok Pte.Ltd 2023 Isi Form
54 Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan

Kerja sama ini dimaksudkan untuk memastikan perlindungan perempuan dan anak dalam situasi kebencanaan.

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Yayasan Penguatan Partisipasi, inisiasi, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) 2023 Isi Form
55 Nota Kesepahaman tentang Pencegahan Dan Penanganan Warga Negara Indonesia Terindikasi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melaksanakan upaya penanganan dan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri yang terindikasi korban atau korban TPPO

 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara RI, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 2023 Isi Form
56 Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesa dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Mewujudkan kerja sama pertukaran data kekerasan, pelecehan seksual dan perdagangan manusia terkait perempuan dan anak secara terpadu dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah

 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan KPPPA, Kepolisian Negara RI 2023 Isi Form
57 Nota Kesepahaman Tentang Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya KPPPA, Universitas Padjajaran 2023 Isi Form
58 Nota Kesepahaman Tentang Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Menuju Transformasi Digital Yang Responsif Gender Dan Ramah Anak

Peningkatan efektifitas, koordinasi, dan kerja sama dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju transformasi digital yang responsive gender dan ramah anak.

 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi PT. Huawei Tech Investment 2023 Isi Form
59 Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk menyinergikan program dan kegiatan serta meningkatkan efektivitas, koordinasi dan kerja sama  dalam rangka peningkatan sinergitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya KPPPA, Forum Lembaga Profesi Sahabat Perempuan dan Anak 2023 Isi Form
60 Nota Kesepahaman Tentang Penguatan Sinergisitas Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Untuk melaksanakan penguatan pengarus utamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak KPPPA, Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2023 Isi Form

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Gedung Kemen PPPA Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta 10110
admin@jdih.kemenpppa.go.id
Copyright © 2025 JDIH Kemen PPPA