1. Sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan, mengingat hak atas pendidikan merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana tertuang di dalam Convention on the Rights of the Child (CRC).
2. Selain itu, maraknya tindak kekerasan, baik fisik, emosional maupun seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh teman sebayanya, maupun tenaga pendidik di satuan pendidikan perlu segera ditangani secara serius, mengingat hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi juga telah tercantum di dalam CRC. 
3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki kewenangan dalam hal memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang tujuan akhirnya adalah anak terpenuhi hakhaknya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditemukan adanya beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan karena bertentangan atau tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap peraturan tersebut guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. bahwa untuk melaksanakan sistem
pengendalian intern yang proaktif dan
antisipatif terhadap perubahan organisasi
dibutuhkan penyesuaian pengaturan
penerapan manajemen risiko di lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

2. bahwa Peraturan Menteri Pember-dayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
6 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di
Lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perem-puan dan Perlindungan Anak sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi,
perubahan kebijakan pemerintah, dan
perkembangan kebutuhan hukum saat ini
sehingga perlu dicabut;

3. bahwa untuk mendukung pencapaian
tugas dan fungsi organisasi yang efektif,
efisien, akuntabel, dan transparan di
lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
diperlukan penerapan manajemen risiko

yang bertujuan menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja,
mendorong inovasi, serta mendukung
pencapaian sasaran strategis organi-sasi
yang ditetapkan dalam sebuah produk
kebijakan (produk hukum/ legislasi).

1. Periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan fase kritis dalam tumbuh kembang anak yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
2. Masih terdapat kesenjangan dalam akses layanan kesehatan dan gizi bagi ibu dan anak, terutama di daerah terpencil.
Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program 1.000 HPK

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu bagian perencanaan jangka menengah nasional. UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menjadi dasar penetapan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi dasar penyesuaian Rancangan Renstra yang telah disusun menjadi Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPPA, selambatnya bulan Juni tahun 2025.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA sebagai dasar dalam memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai yang berdasarkan pada pengukuran capaian kinerja pegawai belum sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kiner Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti dan direvisi.

Perubahan Nomenklatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) khususnya kebijakan terkait pengelolaan arsip perlu dilakukan revisi agar memastikan arsip yang dikelola dan disimpan merupakan arsip yang benar dan tepat. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa ketentuan yang mengalami  perubahan nama satuan kerja dan perampingan organisasi Kemen PPPA, sehingga berpengaruh kepada efektivitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kemen PPPA. Kejelasan rumusan diperlukan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan arsip hal ini akan mengurangi penumpukan arsip yang tidak diperlukan lagi dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang komprehensif dan terpadu.

Mengingat pentingnya sinergitas penanganan perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia serta dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah disepakati dengan POLRI, diperlukan pengaturan teknis operasional melalui PKS, guna memperkuat koordinasi dan integrasi kegiatan kedua belah pihak khususnya terkait pertukaran dan/atau Informasi korban yang ada pada Simfoni PPA dan data pelaku yang ada pada Sistem Pusiknas POLRI.