1. Pelaksanaan Pelembagaan PUG bagi PIP beserta perangkat pendukungnya
2. Peningkatan kapasitas pendamping dan pelaku usaha ultra mikro dan mikro (UMi dan Non UMi yang terdapat di penyalur), yang meliputi 5 isu prioritas Kemen PPPA
3. Pertukaran data terkait pelaku usaha ultra mikro dan mikro
4. Penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi

Akan dilakukan perpanjangan dan ditandatangani dalam Tahun 2024

PKS dengan PIP sangat penting untuk ikut terlibat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

1. Sosialisasi dan advokasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek); 
2. Pemberdayaan ekonomi dan sosial kepada Kemen PPPA dan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek);
3. Penelitian dan pengembangan mengenai Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak di era digital; dan 
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. 

Akan dilakukan perpanjangan dan ditandatangani dalam Tahun 2024. PKS dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) sangat penting untuk ikut terlibat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

Pemberian dukungan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya yang terkait dengan 5 (lima) isu prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan angka pekerja anak, dan pencegahan perkawinan usia anak, di media daring. 

Akan dilakukan perpanjangan dan ditandatangani dalam Tahun 2024. PKS dengan PT. Tokopedia sangat penting untuk ikut terlibat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.

1. Untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu dalam sebuah jaringan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu melalukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; dan
3. selain itu untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

tanda tangan elektronik/esign meningkatkan produktifitas pekerjaan dengan melakukan tanda tangan elektronik dimanapun kapanpun

Sinergi data dan pemanfaatan system pendokumentasian dalam penyusunan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan

Pemanfaatan verifikasi Nomor Induk Kependudukan untuk kebutuhan pencatatan dan pelaporan pada Aplikasi Sistem Informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)

Nota Kesepahaman antara KemenPPPA dengan POLRI nomor B-72/MOU/KPPPA/08/2019 dan nomor B/99/VIII/2019 tentang Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak

• Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang SPBE

• penggabungan 2 KepMen PPPA (KepMenPPPA 202/2019 ttg Tata Kelola SPBE dan KepMenPPPA 132/2019 ttg Tim Koordinasi SPBE)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, dari hampir 75.000 desa yang ada di Indonesia terdapat lebih dari 53.000 desa atau kelurahan yang berada di daerah rawan bencana. Dalam kejadian bencana tersebut, sebagian besar berdampak signifikan terhadap perempuan dan anak, dan kelompok rentan lainnya terlebih banyak diantara mereka yang mengalami kerentanan berlapis, misalnya kelompok ekonomi rendah, minoritas, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan lainnya. Selain itu, dalam situasi darurat perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya juga berisiko mengalami kekerasan berbasis gender (KBG) dalam bentuk perkosaan/percobaan perkosaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran ekonomi, dan praktik- praktik berbahaya. Sehingga, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya sering tersisihkan dalam penerima bantuan, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mengalami diskriminasi, dan lain sebagainya.