1. Kendala yang seringkali dialami oleh satgas PPKS UTM dalam melakukan penanganan kasus yaitu keengganan korban untuk melapor ataupun memutuskan untuk tidak meneruskan aduannya
2. upaya penguatan satgas ppks UTM serta advokasi program kemenPPPA di lingkungan perguruan tinggi
3. perlunya sinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual

adanya kebutuhan untuk melanjutkan kerjasama dibidang perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi permepuan dan anak korban kekerasan, khususnya dalam pengawasan, pemajuan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta penegakan hukum 

1. Semakin tingginya kasus dan korban TPPO dengan berbagai modus yang semakin berkembang
2. perlunya sinergi dan pelibatan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangana korban TPPO 
3. Kerjasama penguatan monitor tranist pelabuhan pada perempuan pekerja yang diduga  atau terindikasi  TPPO  antar daerah dari Provinsi Sulawesi Utara ke wilayah Papua melalui jalur laut 

Kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan hukum, teknologi, serta dinamika tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KemenPPPA agar selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, perubahan ini juga dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebijakan nasional terkait sistem administrasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan kebutuhan peningkatan layanan informasi kepada masyarakat.

Dalam implementasinya, Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2021 telah menjadi pedoman utama bagi pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KemenPPPA. Namun, dengan adanya perubahan kebijakan serta tantangan dalam implementasi aturan tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan agar lebih relevan dan efektif. Oleh karena itu, revisi ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme pengelolaan informasi dan dokumentasi serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang lebih transparan, cepat, dan akurat.

Dengan disusunnya rancangan perubahan ini, diharapkan dapat mendukung visi KemenPPPA dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, memperkuat perlindungan terhadap hak atas informasi bagi masyarakat, serta memastikan bahwa informasi yang dikelola sesuai dengan prinsip keterbukaan, akurasi, dan perlindungan data yang berlaku.

1. Sebagai upaya untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia memperoleh hak atas pendidikan, mengingat hak atas pendidikan merupakan salah satu hak anak yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana tertuang di dalam Convention on the Rights of the Child (CRC).
2. Selain itu, maraknya tindak kekerasan, baik fisik, emosional maupun seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh teman sebayanya, maupun tenaga pendidik di satuan pendidikan perlu segera ditangani secara serius, mengingat hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi juga telah tercantum di dalam CRC. 
3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki kewenangan dalam hal memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang tujuan akhirnya adalah anak terpenuhi hakhaknya sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal di lingkungan satuan pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Bukan Bendahara dan Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ditemukan adanya beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan karena bertentangan atau tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap peraturan tersebut guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. bahwa untuk melaksanakan sistem
pengendalian intern yang proaktif dan
antisipatif terhadap perubahan organisasi
dibutuhkan penyesuaian pengaturan
penerapan manajemen risiko di lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

2. bahwa Peraturan Menteri Pember-dayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
6 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di
Lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perem-puan dan Perlindungan Anak sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi,
perubahan kebijakan pemerintah, dan
perkembangan kebutuhan hukum saat ini
sehingga perlu dicabut;

3. bahwa untuk mendukung pencapaian
tugas dan fungsi organisasi yang efektif,
efisien, akuntabel, dan transparan di
lingkungan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
diperlukan penerapan manajemen risiko

yang bertujuan menciptakan dan melindungi nilai, meningkatkan kinerja,
mendorong inovasi, serta mendukung
pencapaian sasaran strategis organi-sasi
yang ditetapkan dalam sebuah produk
kebijakan (produk hukum/ legislasi).