Penetrasi internet dan dunia digital terhadap anak semakin luas dan dalam. 92% Anak usia 12-17 tahun di Indonesia adalah pengguna internet yang aktif (Kemen PPPA & Unicef, 2022). Di samping memberi manfaat, diantaranya sebagai sarana belajar terutama saat terjadi pandemi, keterpaparan anak terhadap dunia digital berdampak terhadap keselamatan dan perlindungan bagi anak.
Anak-anak berisiko untuk terlibat dalam pornografi, dimanipulasi untuk eksploitasi seksual, mendapatkan cyber bullying, adiksi, mengalami gangguan kesehatan mental atau bentuk kekerasan lainnya. Persentase cyber bullying di sepanjang hidup kepada perempuan usia 13-17 tahun di perkotaan maupun di perdesaan 11,57%, sedangkan laki-laki 9,97% (SNPHAR 2021).
Peraturan perundang-undangan dan kebijakan di Indonesia belum ada yang secara komprehensif mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak di dan melalui dunia maya.
Undang-undang Perlindungan Anak (UU Nomor 35 Tahun 2014) dan Peraturan turunannya belum secara spesifik mengatur tentang mekanisme melindungi anak dari eksploitasi seksual anak di dunia maya, cyber bullying, adiksi, gangguan Kesehatan mental, pornografi anak, dan penjualan anak melalui dunia maya.
Regulasi terkait teknologi dan informasi elektronik serta dampaknya secara umum tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan dan karenanya tidak menyasar secara langsung kepada upaya perlindungan anak di ranah daring. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12 Tahun 2022) hanya mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik saja. Undang-undang Pornografi (UU Nomor 44 Tahun 2008) hanya mengatur pornografi saja Pesatnya perkembangan dan penggunaan internet serta dunia digital terhadap anak telah diantisiapasi makin membesar dan semakin dalam di masa yang akan datang. Karena itu dibutuhkan suatu kebijakan nasional yang komprehensif, bersifat lintas K/L dan sektor, terencana, terukur dan berkesinambungan. Peta jalan perlindungan anak di ranah daring diharapkan mampu menjadi kebijakan tersebut.

Penyelesaian maksimal Juni 2024

Setiap orang termasuk anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai komitmen untuk menjamin hak tersebut, Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyatakan bahwa urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak merupakan urusan konkuren antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Salah satu kewenangan pemerintah pusat dalam Lampiran UU Pemda tersebut yaitu penyediaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Penyusunan standar lembaga penyedia layanan ramah anak bagi AMPK ini dianggap mendesak, mengingat masih banyak lembaga penyedia layanan yang belum mempunyai panduan yang baku dalam melayani anak-anak korban khususnya AMPK. Pada akhirnya diharapkan AMPK akan mendapatkan pelayanan, penanganan, dan pendampingan yang terstandar dengan mengutamakan penerapan manajemen penanganan kasus secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Permen PPPA tentang Standar Lembaga Penyedia Layanan Ramah Anak bagi AMPK yaitu sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan layanan yang menerapkan prinsip perlindungan anak melalui penguatan dan pengembangan Lembaga/Unit Perlindungan Khusus Anak menjadi Lembaga/Unit Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak.

Penyelesaian maksimal Juni 2024

Latar belakang

1.    Landasan Filosofis

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan seksual merupakan bentuk tindakan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta menimbulkan gangguan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

2.   Landasan Sosiologis

Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional Tahun 2021 menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan usia 15 (lima belas) sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun yang dilakukan oleh selain pasangan selama setahun terakhir meningkat prevalensinya dari 4,7% (empat koma tujuh persen) atau 1 (satu) dari 22 (dua puluh dua) perempuan pada tahun 2016 menjadi 5,2% (lima koma dua persen) atau 1 (satu) dari 20 (dua puluh) perempuan, Berdasarkan data hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2021 menunjukkan anak perempuan usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun di perkotaan dan perdesaan sebanyak 8% (delapan persen) pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya, kemudian anak laki-laki pada usia yang sama di perkotaan sebanyak 4% (empat persen) dan di perdesaan sebanyak 3% (tiga persen) pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Hal ini menimbulkan dampak luar biasa tidak hanya kepada korban namun juga keluarga korban.

Dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah dan tenaga layanan pada penyedia layanan berbasis masyarakat pemahaman yang seragam dalam menyediakan penanganan, pelindungan, pemulihan terhadap Korban, Keluarga Korban, dan Saksi serta mekanisme pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3.   Landasan Yuridis

Dalam upaya memenuhi mandat Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Merupakan amanat dari Pasal 8 ayat (2) Perpres Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sedang proses penyusunan konsepsi

Disarankan menggunakan mekanisme Izin Prakarsa karena belum ada dasar hukum pendelegasiannya

Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan bahwa Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak (PPPA), adalah urusan pemerintahan konkuren
sehingga pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota masing-masing mempunyai kewenangan yang
menjadi tanggungjawabnya. Sebagaimana tercantum dalam lampiran
Undang-Undang tersebut, terdapat Sub Urusan Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari 3
kewenangan dan tugas pemerintah pusat (KemenPPPA) yaitu:
Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat nasional,
Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi
pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional, serta Standarisasi
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP).
2. Perempuan masih mengalami ketertinggalan capaian di beberapa
bidang pembangunan. Kondisi perempuan di ranah publik masih
kerapkali dihadapkan pada persoalan diskriminasi gender dalam
bentuk Marginalisasi, Subordinasi, Stereotype, dan Beban Ganda.
3. Ketiadaan pedoman teknis mengenai lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan sebagai turunan dari amanat UU nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sehingga terjadi kekosongan
hukum untuk memastikan pemangku kepentingan terkait di tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten/kota melakukan peningkatan dan
pengembangan LPLPP agar tercapai pemberdayaan perempuan yang
terstandar, konsisten serta berkualitas

PUG adalah sebuah strategi pembangunan untuk mengurangi
kesenjangan gender melalui pengintegrasian kebutuhan kepentingan dan
permasalahan laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan
serta kelompok rentan lainnya kedalam perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, monitoring evaluasi, pengawasan dan pelaporan dari
kebijakan program dan kegiatan pembangunan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan menyusun
Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dapat
menggambarkan tingkat pelembagaan dan pelaksanaan PUG baik di
Kementerian dan Lembaga maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu
alat untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan PUG dengan
melihat sejauh mana perspektif gender terintegrasi dalam 7 (tujuh) proses
pembangunan. Yang dimaksud proses pembangunan diawali dari
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan
pelaporan.
Untuk pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan
Gender (PUG), dibutuhkan dasar hukum yang menjadi acuan dalam
mengukur kinerja penyelenggaraan PUG di Kementerian/Lembaga serta
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2018 telah
diterbitkan Permen PPPA No 7 tahun 2016 tentang Perubahan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015
tentang pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. pedoman Permen
PPPA ini dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan
4
kebijakan revitalisasi PUG yang menitik beratkan pada capaain ouput,
outcome dan dampaknya dilihat dari 7 proses pembangunan secara utuh
mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksananaan, monitoring,
evaluasi, pemantauan dan pelaporan. Berdasarkan hal tersebut,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu
menyusun kembali rancangan peraturan menteri tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender yang sesuai dengan
kebijakan revitalisasi PUG.
Tujuan penyusunan rancangan peraturan menteri tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, adalah:
1. Sebagai alat ukur kinerja penyelenggaraan PUG di
Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
2. Sebagai bahan advokasi kepada pemangku kebijakan baik di
Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
3. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi sekaligus memberikan
penghargaan kepada Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berhasil dalam menyelenggarakan
PUG.
Dari hasil evaluasi penyelenggaran Pengarusutamaan Gender (PUG),
Kementerian Pemberdayaan Permpuan memberikan apresiasi Kepada
Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik Provinsi, Kabupaten
maupun Kota yang telah berkomitmen dan keberhasilan dalam
mewujudkan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yang diadakan
setiap 2 tahun sekali pada momentum Hari Ibu, tanggal 22 Desember.
Anugerah Parahita Ekapraya dalam 5 kategori penerima yaitu Kategori
Pratama, Kategori Madya, Kategori Nindya, Kategori Utama dan Kategori
Mentor

Perpanjangan Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Wahid mendukung kegiatan Asdep PHP RTR terkait perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial

KemenPPPA membutuhkan sinergi dengan Kompolnas sesuai dengan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Dalam beberapa kali kesempatan, Kompolnas telah banyak membantu dalam penyelesaian pengaduan masyarakat terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan-kegiatan monitoring terhadap proses tindak lanjut kasus maupun mengikuti gelar perkara terkait kekerasan terhadap perempuan.

Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Grab Teknologi Indonesia mendukung pelaksanaan kegiatan Asdep PHP RTR khususnya dalam perlindungan perempuan terhadai kekerasan seksual

• Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi 

• Disahkannya Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang TPKS.

• Data dari survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan dan 27 % dari aduan terjadi di universitas. Pada tahun 2015 sekitar 77 % dosen menyatakan kekerasan seksual terjadi di kampus dan 63 % dari mereka tidak melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak kampus.

• Belum terintegrasi koordinasi Satgas PPKS dengan UPTD PPA.

• Perlu peningkatan kapasitas satgas PPKS di universitas di Jawa Barat dengan mengsintegrasikan dan berkoordinasi dengan UPTD PPA.