Filter Pencarian
Perjanjian kerjasama 1 dari 801
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 01/PDSPKP/KKP/PKS/II/2026 Tahun 2026
Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Pengarusutamaan Gender di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indoensia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaPerjanjian kerjasama 2 dari 801
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor PKS.5/G/G.5/PLB.1.1/B/04/2026 Tahun 2026
Sinergitas Pengelolaan Sampah Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Edukasi Anak
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaPerjanjian kerjasama 3 dari 801
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 004/Setmen.Birohk/KL.01 /04/2026 Tahun 2026
Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Badan Pengawas Obat dan MakananNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 4 dari 801
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 007/Setmen.Birohk/KL.01/04/2026 Tahun 2026
Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Literasi Dan Inklusi Keuangan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Women’s World Banking, IncNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 5 dari 801
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 005/Men/KL.0l/04/2026 Tahun 2026
Percepatan Penurunan Angka Perkawinan Anak, Perlindungan Perempuan Pekerja Migran, dan Pemberdayaan Keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara BaratNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 6 dari 801
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 010/PM.04/K1/04/2026 Tahun 2026
Implementasi Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaSurat Edaran Menteri 7 dari 801
Berlaku
Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2026
Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rangka Mendukung Percepatan Tranformasi Tata Kelola Penyelenggaran Pemerintahan
Surat Edaran Sekretaris Kementerian 8 dari 801
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 5 Tahun 2026
Tata Cara Klarifikasi dan Verifikasi Kehadiran Aparatul Sipil Negara
Surat Edaran Sekretaris Kementerian 9 dari 801
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 4 Tahun 2026
Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Surat Edaran Sekretaris Kementerian 10 dari 801
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 3 Tahun 2026
Tata Cara Pengajuan Layanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keputusan Menteri 11 dari 801
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 98 Tahun 2026
Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keputusan Menteri 12 dari 801
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 94 Tahun 2026
Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak Tahun 2026
Keputusan Menteri 13 dari 801
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 42 Tahun 2026
Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2026
Keputusan Menteri 14 dari 801
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2026
Tim Penilai Internal Usulan Calon Penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Tahun 2026
Keputusan Menteri 15 dari 801
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2026
Piagam Pengawasan Intern Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak
