PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Keputusan Menteri 61 dari 756

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 42 Tahun 2025

Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Nasional Tahun 2025

468 346

Keputusan Menteri 62 dari 756

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 39A Tahun 2025

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025

90 238

Keputusan Sekretaris Kementerian 63 dari 756

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 70 Tahun 2025

Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

81 318

Keputusan Sekretaris Kementerian 64 dari 756

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 69 Tahun 2025

Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

96 337

Keputusan Sekretaris Kementerian 65 dari 756

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 68 Tahun 2025

Tim Pengelola Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

138 227

Peraturan Menteri 66 dari 756

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025

Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1125 1048

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 67 dari 756

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 02/MEN-KP/KB/IV/2025 Tahun 2025

Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indoensia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
212 414

Perjanjian kerjasama 68 dari 756

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor PRJ-3/IP/2025 Tahun 2025

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berperspektif Gender melalui Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pusat Invetasi Pemerintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
178 279

Peraturan Menteri 69 dari 756

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025

Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak

3388 3340

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 70 dari 756

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 018/Men/KL.01/04/2025 Tahun 2025

Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
153 314

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 71 dari 756

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 026/Men/KL.01/04/2025 Tahun 2025

Peningkatan Sinergisitas Penguatan Pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Agama

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
148 302

Keputusan Sekretaris Kementerian 72 dari 756

Tidak Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 50 Tahun 2025

Tim Pelaksana Indeks Kualitas Kebijakan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2005-2026

189 331

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 73 dari 756

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 024/Men/KL.01/04/2025 Tahun 2025

Sinergi Pelaksanaan Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Pariwisata

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
164 317

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 74 dari 756

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor MoU.24/02.01/KS.01/IV/2025 Tahun 2025

Sinergisitas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya Berbasis Masyarakat

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Persatuan Wanita Kristen Indonesia
214 314

Perjanjian kerjasama 75 dari 756

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 3469/STIEKI/2024 Tahun 2025

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Relas Perempuan Prodi S1 Manajemen dan D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
134 264

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak