PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Peraturan Menteri 796 dari 810

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor P.02/MENEG PP/XI2007 Tahun 2007

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

357 934

Peraturan Pemerintah 797 dari 810

Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

308 2169

Undang-undang 798 dari 810

Berlaku

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

1000 1079

Undang-undang 799 dari 810

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

1026 3159

Undang-undang 800 dari 810

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

599 12312

Undang-undang 801 dari 810

Berlaku

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

679 1256

Keputusan Menteri 802 dari 810

Tidak Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 26/KEP/MENPERTA/IX/1 Tahun 1998

Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Peranan Wanita

222 996

Keputusan Presiden 803 dari 810

Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

3045 1634

Undang-undang 804 dari 810

Berlaku

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

1570 1427

Undang-undang 805 dari 810

Berlaku

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

288 1003

Undang-undang 806 dari 810

Berlaku

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

786 1308

Undang-undang 807 dari 810

Berlaku

Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958

422 1000

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen 808 dari 810

Berlaku

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - Tahun 1945

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 hasil Amandemen

3627 3512

Peraturan Kolonial 809 dari 810

Berlaku

Peraturan Kolonial Nomor 620 Tahun 1921

Nadere wijziging van de ordonnantie in Staatsblad 1917 No 129 nopens de regeling van deh privaatrecherlijken toestand der Chineezen

971 1330

Peraturan Kolonial 810 dari 810

Berlaku

Peraturan Kolonial Nomor 158 Tahun 1896

Koninklijke machtiging tit wijziging van de laatste alinea van artikel 2 letter van het besluit in Staatsblad 1895 no 268

587 902

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak