PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 76 dari 781

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 100.3.7.1/120/2025 Tahun 2025

Percepatan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
122 369

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 77 dari 781

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 029/Men/KL.01/05/2025 Tahun 2025

Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
117 367

Surat Edaran Bersama 78 dari 781

Berlaku

Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2025

Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta dan Masyarakat

1145 720

Keputusan Menteri 79 dari 781

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 51 Tahun 2025

Penugasan Staf Khusus Menteri sebagai Pendamping Kegiatan pada Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak

154 361

Perjanjian kerjasama 80 dari 781

Tidak Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 031 / Setmen.Birohh/ KL.01 /01 /2025 Tahun 2025

Pengembangan Aplikasi Pengaduan dan Manajemen Data Aduan Kekerasan Perempuan dan Anak Berbasis Manajemen Kasus Terintegrasi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yayasan Sumadi
155 386

Surat Edaran Menteri 81 dari 781

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2025

Pengintegrasian Kesetaraan Gender dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

406 644

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 82 dari 781

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor M.HH-9.HH.04.05 Tahun 2025 Tahun 2025

Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
140 350

Keputusan Menteri 83 dari 781

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 66 Tahun 2025

Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

529 2207

Keputusan Menteri 84 dari 781

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 49 Tahun 2025

Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan

1314 590

Keputusan Menteri 85 dari 781

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 45 Tahun 2025

Tim Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025

1078 660

Keputusan Menteri 86 dari 781

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 42 Tahun 2025

Tim Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Nasional Tahun 2025

707 423

Keputusan Menteri 87 dari 781

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 39A Tahun 2025

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025

114 275

Keputusan Sekretaris Kementerian 88 dari 781

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 70 Tahun 2025

Panitia Penilai Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

98 375

Keputusan Sekretaris Kementerian 89 dari 781

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 69 Tahun 2025

Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

119 391

Keputusan Sekretaris Kementerian 90 dari 781

Tidak Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 68 Tahun 2025

Tim Pengelola Arsip Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

159 273

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak