Filter Pencarian
Keputusan Menteri 76 dari 815
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 107 Tahun 2025
Instrumen Pertimbangan Teknis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Perjanjian kerjasama 77 dari 815
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 032/Setmen.Birohh/KL.01/06/2025 Tahun 2025
Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korean KekerasanNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 78 dari 815
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 040/Men/KL.01/08/2025 Tahun 2025
Sinergi Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam Rangka Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Komunikasi Dan Informasi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Komunikasi dan Digital Republik IndonesiaPerjanjian kerjasama 79 dari 815
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 27/36/PKS/DGS/2025 Tahun 2025
Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif Berbasis Kelompok Perempuan
Bank Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaKeputusan Sekretaris Kementerian 80 dari 815
Tidak Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 75 Tahun 2025
Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahu 2025
Keputusan Menteri 81 dari 815
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 96 Tahun 2025
Tim Koordinasi Pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Peraturan Presiden 82 dari 815
Berlaku
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025
Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025-2029
Perjanjian kerjasama 83 dari 815
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 041/Setmen.Birohh/KL.01 /09/2025 Tahun 2025
Program Percontohan (Pilot Project) Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perempuan Perawat Lansia (Caregiver) Yang Kompeten, Terlindungi, Dan Prosedural Ke Singapura
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik IndonesiaSurat Edaran Sekretaris Kementerian 84 dari 815
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 8 Tahun 2025
Pelaksanaan Tugas Kedinasan Secara Fleksibel bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Situasi dan Kondisi Terjadinya Penyampaian Aspirasi Masyarakat
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 85 dari 815
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 037/Men/KL.01/08/2025 Tahun 2025
Sinergi Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaSurat Edaran Menteri 86 dari 815
Berlaku
Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2025
Implementasi Pencatatan Aduan Melalui Aplikasi Simfoni PPA Versi 3 Modul Pengelolaan Tiket Pengaduan
Keputusan Menteri 87 dari 815
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 83 Tahun 2025
Borang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 88 dari 815
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 030/Men/KL.01 /05/2025 Tahun 2025
Sinergitas Percepatan Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Provinsi Sulawesi Selatan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi SelatanKeputusan Sekretaris Kementerian 89 dari 815
Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 73 Tahun 2025
Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025
Perjanjian kerjasama 90 dari 815
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 05/VIII/PKS/FTST/2025 Tahun 2025
Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
