PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Keputusan Sekretaris Kementerian 16 dari 731

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 87 Tahun 2025

Kategori dan Unit Pengolah Arsip Vital di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

42 143

Keputusan Menteri 17 dari 731

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 81 Tahun 2025

Tim Standardisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Tahun 2025

93 198

Keputusan Menteri 18 dari 731

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 82 Tahun 2025

Akronim dan Penggunaan Bahasa Inggris untuk Nomenklatur Organisasi dan Titelatur Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak

203 220

Surat Edaran Menteri 19 dari 731

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 2 Tahun 2025

Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025

551 368

Keputusan Sekretaris Kementerian 20 dari 731

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 60 Tahun 2025

Tim Pengelola Program Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan United Nations Childrens Fund

51 192

Peraturan Pemerintah 21 dari 731

Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025

Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1195 842

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 22 dari 731

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 034/Setmen.Birohk/KL.01/06/2025 Tahun 2025

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yayasan Kasih Yang Utama
48 212

Keputusan Sekretaris Kementerian 23 dari 731

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 71 Tahun 2025

Panitia Pelaksana Peringangatan Hari Anak Nasional di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

89 531

Keputusan Menteri 24 dari 731

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 77 Tahun 2025

Tim Pengembangan Sistem Layanan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terintegrasi melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak Tahun 2025-2029

194 257

Perjanjian kerjasama 25 dari 731

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor PHN-HH-04.05-04 Tahun 2025

Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembinaan Hukum serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
65 246

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 26 dari 731

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 100.3.7.1/120/2025 Tahun 2025

Percepatan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
33 177

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 27 dari 731

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 029/Men/KL.01/05/2025 Tahun 2025

Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
52 190

Surat Edaran Bersama 28 dari 731

Berlaku

Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2025

Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta dan Masyarakat

207 288

Keputusan Menteri 29 dari 731

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 51 Tahun 2025

Penugasan Staf Khusus Menteri sebagai Pendamping Kegiatan pada Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak

69 216

Perjanjian kerjasama 30 dari 731

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 031 / Setmen.Birohh/ KL.01 /01 /2025 Tahun 2025

Pengembangan Aplikasi Pengaduan dan Manajemen Data Aduan Kekerasan Perempuan dan Anak Berbasis Manajemen Kasus Terintegrasi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yayasan Sumadi
74 241

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak