Filter Pencarian
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 136 dari 814
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 014,/Men/KL.01/04,/2025 Tahun 2025
Sinergisitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Badan Amil Zakat NasionalKeputusan Sekretaris Kementerian 137 dari 814
Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 55 Tahun 2025
Tim Ahli Pengembangan Ruang Bersama Indonesia Tahun 2025
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 138 dari 814
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 023/Men/KL.01/04/2025 Tahun 2025
Sinergi Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Pembangunan di Bidang Kehutanan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Kehutanan Republik IndonesiaKeputusan Menteri 139 dari 814
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 44 Tahun 2025
Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 140 dari 814
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor M/ 11/KS.06/IV/2025 Tahun 2025
Sinergi Kebijakan dan Program Bidang Ketenagakerjaan dalam Rangka Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 141 dari 814
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 015/Men/KL.01/04/2025 Tahun 2025
Sinergi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan MenengahNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 142 dari 814
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 021/Men/KL.01/04/2025 Tahun 2025
Penguatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Kebudayaan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian KebudayaanNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 143 dari 814
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 020/Men/KL.01/04/2025 Tahun 2025
Peningkatan Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian SosialNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 144 dari 814
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 019/Men/KL.01/04/2025 Tahun 2025
Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Gender dan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Badan Pusat StatistikKeputusan Sekretaris Kementerian 145 dari 814
Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 49 Tahun 2025
Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025
Perjanjian kerjasama 146 dari 814
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 010/Setmen.Birohh/KL.01 /03/2025 Tahun 2025
Sinergitas Penguatan Kapasitas dan Penyediaan Bantuan Hukum dalam Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Perhimpunan Advocat IndonesiaPerjanjian kerjasama 147 dari 814
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 012/Setmen.Birohh/KL.01/03/2025 Tahun 2025
Sinergi Program Kesehatan Ibu dan Anak dan Pengasuhan dalam Keluarga
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia PT Tentang Anak BahagiaSurat Edaran Sekretaris Kementerian 148 dari 814
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 5 Tahun 2025
Kode Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keputusan Menteri 149 dari 814
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 40 Tahun 2025
Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
Surat Edaran Sekretaris Kementerian 150 dari 814
Berlaku
Surat Edaran Sekretaris Kementerian Nomor 6 Tahun 2025
Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Curi Bersama Hari Suci Nyepi Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
