EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO UNIT KERJA PRODUK HUKUM CAPAIAN
351 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Karawang tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Karawang
352 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Nusantara Cakung tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung
353 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Mitra Daya Setara tentang Pemberdayaan Lanjut Usia melalui Perlindungan Lanjut Usia yang Responsif Gender
354 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Wahid Foundation tentang Desa Damai dan Setara
355 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Pasuruan tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Pasuruan
356 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Cilegon tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Cilegon
357 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Bintan tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Bintan
358 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Karawang tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Karawang
359 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Nusantara Cakung tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung
360 Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Perhimpunan Advokat Indonesia tentang Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak