EVALUASI PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Evaluasi Proleg
NO | UNIT KERJA | PRODUK HUKUM | CAPAIAN |
---|---|---|---|
331 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT | Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi SDM P2TP2A tentang Pencegahan dan Penanganan KDRT |
|
332 | Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT | Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak |
|
333 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga | Kesepakatan Bersama Antara KPPPA dengan 6 (enam) Perguruan Tinggi Agama Islam tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Penguatan Akademik |
|
334 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan | Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) tentang Pemberdayaan Perempuan Dalam Rangka Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). |
|
335 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan | Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan |
|
336 | Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan | Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan PUG |
|
337 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi | Kesepakatan Bersama Antara KPPPA dengan 6 (enam) Pemerintah Daerah tentang Pengembangan Industri Rumahan |
|
338 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Nota Kesepahaman antara KPPPA dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG di Lingkungan LAN |
|
339 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Bakal Calon Anggota Legislatif |
|
340 | Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum | Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah |
|