USULAN PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Usulan Proleg
No Judul Peraturan Latar Belakang Unit Penanggungjawab Unit/Instansi Terkait Target Partisipasi Masyarakat
61 Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak

Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak

 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia 2023 Isi Form
62 Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Rumah Ibadah Agama Buddha Ramah Anak

Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah Agama Buddha ramah anak

 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha 2023 Isi Form
63 Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak

untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak

 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Agama, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat 2023 Isi Form
64 Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Gereja Katolik Ramah Anak

untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak

 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katholik, Konferensi Waligereja Indonesia 2023 Isi Form
65 Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak

Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak

 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 2023 Isi Form
66 Perjanjian Kerja Sama Tentang Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak

Untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pembentukan dan pengembangan rumah ibadah ramah anak

 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia 2023 Isi Form
67 Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Agama tentang Peningkatan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi

 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Agama 2023 Isi Form
68 Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan

Telah ada lembaga layanan perlindungan hak perempuan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta dan dunia usaha, namun demikian lembaga dan tenaga layanan tersebut belum terstandardisasi untuk memberikan layanan perlindungan hak perempuan yang sesuai standar dari Kemen PPPA.

Oleh karena itu diperlukan Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan PHP yang dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta dan dunia usaha dalam menyelenggarakan fungsi layanan perlindungan hak perempuan kepada penerima manfaat secara tepat, cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi.

 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2023 Isi Form
69 Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Sekolah Seniman Pangan tentang Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif

Adanya kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dan produktivitas perempuan pelaku usaha khususnya kewirausahaan di bidang agrobisnis.

 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Sekolah Seniman Pangan 2023 Isi Form
70 Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Parameter Kesetaraan Gender

Berdasarkan data Komnas Perempuan sejak tahun 2009 s.d. 2018 terdapat 421 kebijakan yang diskriminatif (333 di antaranya menyasar perempuan) dimana 56% berupa Peraturan Daerah dan sisanya dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah.

Permasalahan ini timbul antara lain karena ketiadaan perspektif gender di kalangan penyusun peraturan perundang-undangan terutama di tingkat pemerintah daerah, dimana salah satu indikator analisisnya adalah akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, sehingga diperlukan tools untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun atau yang sudah jadi sehingga tidak bersifat diskriminatif atau bias gender.

 Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang PMK, Bappenas, Sekretariat Kabinet 2023 Isi Form

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Gedung Kemen PPPA Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta 10110
admin@jdih.kemenpppa.go.id
Copyright © 2025 JDIH Kemen PPPA