Pemanfaatan verifikasi Nomor Induk Kependudukan untuk kebutuhan pencatatan dan pelaporan pada Aplikasi Sistem Informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)

Nota Kesepahaman antara KemenPPPA dengan POLRI nomor B-72/MOU/KPPPA/08/2019 dan nomor B/99/VIII/2019 tentang Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak

• Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang SPBE

• penggabungan 2 KepMen PPPA (KepMenPPPA 202/2019 ttg Tata Kelola SPBE dan KepMenPPPA 132/2019 ttg Tim Koordinasi SPBE)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, dari hampir 75.000 desa yang ada di Indonesia terdapat lebih dari 53.000 desa atau kelurahan yang berada di daerah rawan bencana. Dalam kejadian bencana tersebut, sebagian besar berdampak signifikan terhadap perempuan dan anak, dan kelompok rentan lainnya terlebih banyak diantara mereka yang mengalami kerentanan berlapis, misalnya kelompok ekonomi rendah, minoritas, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan lainnya. Selain itu, dalam situasi darurat perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya juga berisiko mengalami kekerasan berbasis gender (KBG) dalam bentuk perkosaan/percobaan perkosaan, penganiayaan seksual, eksploitasi seksual, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran ekonomi, dan praktik- praktik berbahaya. Sehingga, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya sering tersisihkan dalam penerima bantuan, tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mengalami diskriminasi, dan lain sebagainya.

Perlunya pertukaran data dan informasi penanganan Warga Negara Indonesia WNI Terindikasi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO dari Luar Negeri serta penyusunan standardisasi, prosedur, dan kriteria terkait penanganan kasus Warga Negara Indonesia WNI di luar negeri yang terindikasi atau menjadi korban TPPO, termasuk namun tidak terbatas pada antara lain alur penanganan kasus dan identifikasi korban untuk proses penegakan hukum di Indonesia;

1. Adanya perubahan kebijakan tentang pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja sehingga perlu dilakukan perubahan atas peraturan sebelumnya

Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah mengamanatkan terpenuhinya penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah diamanatkan.

Untuk mendorong terwujudnya reformasi berdampak dan perubahan kebijakan nasional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimana Kementerian/Lembaga perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kemen PPPA telah ditetapkan dalam Kepmen PPPA Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kemen PPPA. Dengan adanya mandat tambahan dan perubahan OTK berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 7 Tahun 2023, Kemen PPPA dimandatkan oleh Presiden untuk menjalankan tugas dan fungsi baru yaitu menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Untuk dapat memastikan layanan tersebut diselenggarakan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan mandat dari UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan, maka dibutuhkan penyempurnaan tata kelola pelayanan publik di Kemen PPPA, sehingga perlu merubah Standar Pelayanan di Lingkungan Kemen PPPA.

Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), maka negara Indonesia terikat baik secara yuridis untuk melaksanakan hak sipil, sosial dan budaya yang termuat dalam Konvensi Hak Anak agar anak dapat tumbuh berkembang serta melindungi anak dari hal yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya seperti pelabelan dan diskriminasi.
Dalam melakukan upaya perlindungan terhadap anak, seringkali dihadapkan pada permasalahan dan tantangan, ancaman baik yang datang dari dalam diri anak sendiri maupun dari luar. Salah satu tantangan dari luar yang dihadapi anak yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya adalah stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
Meskipun data jumlah anak yang mengalami stigmatisasi atau pelabelan negatif terkait kondisi orang tuanya tidak bisa kita kalkulasi secara jumlah, namun tidak bisa dikesampingkan bahwa di sekitar kehidupan masyarakat kita seringkali dijumpai kejadian atau kasus yang dialami anak-anak yang mendapatkan stigmatisasi terkait dengan kondisi keadaan orang tuanya. Hal ini dimungkinkan terjadi karena selain masyarakat kurang memahami tentang perlindungan khusus anak dan hak-hak tumbuh kembang anak, tenaga layanan di lapangan agak susah menindaklanjuti kasus-kasus yang diterima karena belum adanya pedoman atau SOP dalam hal penanganan Perlindungan Khusus Anak korban Stigmatisasi terkait dengan kondisi keadaan Orang Tuanya.
Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya mendapatkan Perlindungan Khusus yang dilakukan melalui Konseling, Rehabilitasi Sosial dan Pendampingan Sosial.
Dalam rangka meningkatkan Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya perlu diatur secara komprehensif upaya pencegahan dan penanganannya melalui Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi Korban Stigmatisasi  dari Pelabelan terkait dengan  Kondisi Orang Tuanya.  

Penyelesaian maksimal juni 2024