Untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka peningkatan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Telah ada lembaga layanan perlindungan hak perempuan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta dan dunia usaha, namun demikian lembaga dan tenaga layanan tersebut belum terstandardisasi untuk memberikan layanan perlindungan hak perempuan yang sesuai standar dari Kemen PPPA.

Oleh karena itu diperlukan Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan PHP yang dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta dan dunia usaha dalam menyelenggarakan fungsi layanan perlindungan hak perempuan kepada penerima manfaat secara tepat, cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi.

Adanya kebutuhan untuk meningkatkan sinergi dan produktivitas perempuan pelaku usaha khususnya kewirausahaan di bidang agrobisnis.

Berdasarkan data Komnas Perempuan sejak tahun 2009 s.d. 2018 terdapat 421 kebijakan yang diskriminatif (333 di antaranya menyasar perempuan) dimana 56% berupa Peraturan Daerah dan sisanya dalam bentuk Surat Edaran Kepala Daerah.

Permasalahan ini timbul antara lain karena ketiadaan perspektif gender di kalangan penyusun peraturan perundang-undangan terutama di tingkat pemerintah daerah, dimana salah satu indikator analisisnya adalah akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, sehingga diperlukan tools untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun atau yang sudah jadi sehingga tidak bersifat diskriminatif atau bias gender.

Sebagai acuan bagi masyarakat dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis Masyarakat dan Komunitas, perlu disusun petunjuk teknis yang mengatur pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas.

Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Rancangan Peraturan Presiden memuat:

1. pembentukan, kedudukan tugas, serta struktur organisasi;
2. penyelenggaraan pelayanan terpadu oleh UPTD PPA;
3. kerja sama layanan;
4. layanan rujukan; dan
5. bantuan kedinasan.

Untuk melaksanakan Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. RPerpres memuat:

1. penyediaan layanan terpadu di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak melalui pola pelayanan terpadu satu pintu;
2. koordinasi pelibatan kementerian/lembaga terkait dalam penyediaan pelayanan terpadu; dan
3. penetapan dan tugas tim terpadu.

Memuat tentang latar belakang dan tantangan kondisi kekerasan di Indonesia, rencana aksi, strategi, dan koordinasi layanan bagi perempuan korban kekerasan.

Strategi yang dilakukan meliputi: pencegahan, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan, penyedia layanan, sistem pencatatan dan pelaporan, penegakan hukum, koordinasi pemantauan evaluasi.

Tindak lanjut dari rapat koordinasi GT PP TPPO Pusat pada tanggal 27 Januari 2020 bahwa masa berlaku RAN PP TPPO Tahun 2014-2019 sudah habis sehingga perlu disusun RAN PP TPPO yang baru.

Untuk melaksanakan Pasal 46 ayat (2), Pasal 66 ayat (3), dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Rancangan Peraturan Pemerintah memuat:

1. pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan bidang;
2. pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dalam situasi khusus;
3. pencegahan tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan tempat;
4. partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual;
5. kerja sama internasional pencegahan tindak pidana kekerasan seksual;
6. penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan tindak pidana kekerasan seksual; dan
7. pendanaan.