Analisis dan Evaluasi Hukum 1 dari 5
Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024
Laporan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024 diharapkan menjadi informas atas hasil kerja Tim Pelaksanaan Kegitan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024.
Analisis dan Evaluasi Hukum 2 dari 5
Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023
Laporan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2023 diharapkan menjadi informas atas hasil kerja Tim Pelaksanaan Kegitan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.
Analisis dan Evaluasi Hukum 3 dari 5
Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tahun 2025
Pelaksanaan analisis dan evaluasi atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan. Hasil analisis dan evaluasi menjukan bahwa Permen tersebut sudah tidak relevan (obsolete) dan secara substansi bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
Analisis dan Evaluasi Hukum 4 dari 5
Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Tahun 2025
Pelaksanaan Analisis dan evaluasi atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak ini dilakukan dengan maksud untuk memotret efektivitas, efisiensi, dan relevansinya terhadap kebutuhan hukum saat ini, sehingga dapat mengidentifikasi pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan rekomendasi strategis terkait status keberlakuan peraturan (apakah tetap dipertahankan, direvisi, atau dicabut).
Analisis dan Evaluasi Hukum 5 dari 5
Laporan Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2025
Pelaksanaan Analisis dan evaluasi atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme ini dilakukan dengan maksud untuk memotret efektivitas, efisiensi, dan relevansinya terhadap kebutuhan hukum saat ini, sehingga dapat mengidentifikasi pasal-pasal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan rekomendasi strategis terkait status keberlakuan peraturan (apakah tetap dipertahankan, direvisi, atau dicabut).
