1. Periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan fase kritis dalam tumbuh kembang anak yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
2. Masih terdapat kesenjangan dalam akses layanan kesehatan dan gizi bagi ibu dan anak, terutama di daerah terpencil.
Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program 1.000 HPK

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu bagian perencanaan jangka menengah nasional. UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 menjadi dasar penetapan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Selanjutnya RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi dasar penyesuaian Rancangan Renstra yang telah disusun menjadi Renstra Kemen PPPA Tahun 2025-2029 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPPA, selambatnya bulan Juni tahun 2025.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA sebagai dasar dalam memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai yang berdasarkan pada pengukuran capaian kinerja pegawai belum sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kiner Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti dan direvisi.

Perubahan Nomenklatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) khususnya kebijakan terkait pengelolaan arsip perlu dilakukan revisi agar memastikan arsip yang dikelola dan disimpan merupakan arsip yang benar dan tepat. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa ketentuan yang mengalami  perubahan nama satuan kerja dan perampingan organisasi Kemen PPPA, sehingga berpengaruh kepada efektivitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kemen PPPA. Kejelasan rumusan diperlukan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan arsip hal ini akan mengurangi penumpukan arsip yang tidak diperlukan lagi dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang komprehensif dan terpadu.

Mengingat pentingnya sinergitas penanganan perlindungan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia serta dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah disepakati dengan POLRI, diperlukan pengaturan teknis operasional melalui PKS, guna memperkuat koordinasi dan integrasi kegiatan kedua belah pihak khususnya terkait pertukaran dan/atau Informasi korban yang ada pada Simfoni PPA dan data pelaku yang ada pada Sistem Pusiknas POLRI.

Sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau biasa disebut dengan Simfoni PPA merupakan sistem pendokumentasian data kekerasan, melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan. Simfoni PPA berisi data korban dan pelaku kekerasan, dalam rangka mempermudah validasi laporan yang dilakukan oleh operator, maka kesesuaian data korban dan pelaku pada pelaporan sanggatlah dibutuhkan kerja sama dengan Dukcapil Kemendagri dalam rangka pemanfaatan elemen data yang disediakan oleh Dukcapil Kemendagri. Begitu juga halnya dengan SAPA 129 serta peningkatan kepemilikan KIA yang erat kaitannya dengan Simfoni PPA, SAPA 129.

Data Regsosek menyediakan informasi yang mencakup status sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat yang relevan dengan misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi dan memberdayakan perempuan serta anak-anak. Data ini penting untuk menyusun kebijakan berbasis bukti yang dapat memetakan masalah, menentukan prioritas, serta memonitor perkembangan dan evaluasi program secara berkala. Data Regsosek tersedia sampai level desa, dengan demikian sejalan dengan salah satu quickwin KPPA yaitu satu data perempuan dan anak berbasis desa. 

Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia tanggal 28 Agustus 2024 Nomor: 009/Men/KL.01/08/2024, Nomor:1959/KS.00/VIII/2024, Nomor: 25/MOU-SEKNAS.FPL/VII/2024 pada Bab I Perpanjangan Pasal 1 ayat (1) Pelaksanaan Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama.

Data dan informasi statistik diperlukan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang gender dan anak. Dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan pendampingan oleh pembina data statistik. Adapun BPS ditetapkan sebagai pembina data statistik dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE maka dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu keharusan bagi IPPD. Sampai dengan saat ini SPBE terdiri dari beberapa level kebijakan yaitu Perpres 95/208 sebagai makro, peraturan K/L yang di mandatkan langsung sebagai meso, dan IPPD pengguna SPBE berada pada level mikro. Sehubungan dengan hal tersebut Kemen PPPA sebagai bagian dari pengguna SPBE memerlukan penyesuaian pada kebijakan level mikro yaitu RPermen Penerapan SPBE Kemen PPPA sebagai dasar dan pedoman Kemen PPPA dalam menyelaraskan SPBE demi terwujudnya transformasi digital pemerintah.