1 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan
Penyelenggaraan
Pelatihan
Kepemimpinan
Perempuan Potensial
Calon Kepala Daerah |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
2 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan
Penyelenggaraan
Pelatihan
Kepemimpinan
Perempuan Bakal
Calon Anggota
Legislatif |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
3 |
Nota Kesepahaman
antara KPPPA dengan
Lembaga Administrasi
Negara (LAN) tentang
Percepatan
Pelaksanaan PUG di
Lingkungan LAN |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
4 |
Kesepakatan Bersama
Antara KPPPA dengan
6 (enam) Pemerintah
Daerah tentang
Pengembangan
Industri Rumahan |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi |
5 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA dengan
Kementerian Energi
dan Sumber Daya
Mineral tentang
Pelaksanaan PUG |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
6 |
Perpanjangan Kesepakatan
Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang
Pengarusutamaan Gender dan
Pengarusutamaan Hak Anak di
Bidang Perhubungan |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
7 |
Perpanjangan Kesepakatan
Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen Kominfo) tentang
Pemberdayaan Perempuan
Dalam Rangka Mewujudkan
Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Anak Dengan
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
(TIK). |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
8 |
Kesepakatan Bersama
Antara KPPPA dengan
6 (enam) Perguruan
Tinggi Agama Islam
tentang
Percepatan
Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender (PUG)
Melalui Penguatan
Akademik |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga |
9 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Tata
Kelola Unit Pelaksana
Teknis Perlindungan
Perempuan dan Anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
10 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Panduan
Pelatihan bagi SDM
P2TP2A tentang
Pencegahan dan
Penanganan KDRT |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
11 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Panduan
Pelatihan bagi Aparat
Penegak Hukum
tentang Penanganan
Korban KDRT |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
12 |
Peraturan Ketua
Harian Gugus Tugas
Pusat Pencegahan dan
Penanganan TPPO
tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan
Ketua Harian Gugus
Tugas Pusat
Pencegahan dan
Penanganan TPPO
Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pembentukan
Sub Gugus Tugas
Pusat Pencegahan dan
Penanganan TPPO |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO |
13 |
Kesepakatan Bersama
tentang Gerakan
Pekerja/Buruh
Perempuan Sehat
Produktif |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
14 |
Kesepakatan Bersama
antara Deputi Bidang
Perlindungan Hak
Perempuan KPPPA
dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter
Forensik Indonesia
tentang Tatalaksana
Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan
dan Anak Tahun
Anggaran 2016 |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
15 |
Perpanjangan Kesepakatan
Bersama antara KPPPA dengan
Aparat Penegak
Hukum tentang Akses Keadilan bagi
Perempuan Korban Kekerasan
|
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
16 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA dengan
Persatuan Advokat
Indonesia tentang
Penanganan Kasus
Perempuan Disabilitas |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus |
17 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA dengan
Kemenaker tentang
Sinergitas Program
Desa Migran Produktif |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
18 |
Peraturan Pemerintah
tentang Perlindungan
Khusus Bagi Anak |
Peraturan Pemerintah |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
19 |
Peraturan Pemerintah
tentang Pelaksanaan
Restitusi Bagi Anak
yang menjadi Korban
Tindak Pidana |
Peraturan Pemerintah |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi |
20 |
Peraturan Pemerintah
tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang |
Peraturan Pemerintah |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
21 |
Peraturan Pemerintah
tentang
Penyelenggaraan
Koordinasi
Perlindungan Anak |
Peraturan Pemerintah |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi |
22 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang pedoman
tata cara pelaksanaan
koordinasi,
pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan tindak
pidana anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi |
23 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Perlindungan Khusus
bagi Anak Penyandang
Disabilitas |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus |
24 |
Kesepakatan
Kerjasama antara
KPPPA dengan The
Asia Foundation
Indonesia tentang
Pelaksanaan Revolusi
Mental Dalam
Perlindungan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi |
25 |
Peraturan Presiden
tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak
Anak |
Peraturan Presiden |
2017 |
Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak |
26 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Pedoman
Standarisasi Ruang
Bermain Ramah Anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan |
27 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Asdep Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan |
28 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA dengan
Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) tentang
Pelindungan
Perempuan dan Anak
di Bidang Penyiaran |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Partisipasi Media |
29 |
Kesepakatan Bersama
dalam Pelaksanaan
PUG, PP, dan PA
antara KPPPA dengan
Lembaga Sensor Film
(LSF). |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Partisipasi Media |
30 |
Kesepakatan Bersama
dalam Pelaksanaan
PUG, PP, dan PA
antara KPPPA dengan
Aliansi Jurnalis
Independent (AJI) |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Asdep Partisipasi Media |
31 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Pelaporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara Negara
di Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2017 |
Inspektorat |
32 |
Perjanjian Kerja Sama
antara Inspektorat
Kemenko PMK, KPPPA,
Kemenpora, ANRI,
Bapeten, Lemsaneg,
dan Komnas HAM
tentang Tim Gabungan
Penilai Angka Kredit Auditor |
Perjanjian Kerja Sama |
2017 |
Inspektorat |
33 |
Peraturan Presiden
tentang Perubahan
atas Peraturan
Presiden Nomor 65
Tahun 2005 tentang
Komisi Nasional
Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan |
Peraturan Presiden |
2017 |
Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan |
34 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri
Negara PPPA Nomor 13
Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan
Produk Hukum di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan |
35 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang NSPK |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
36 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Analisis
Jabatan |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
37 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Daftar
Jabatan Pelaksana di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
38 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Road
Map Reformasi Birokrasi |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
39 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Standar
Kompetensi Manajerial |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Pengembangan SDM |
40 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
PPPA Nomor 3 Tahun
2013 tentang
Tunjangan Kinerja |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Pengembangan SDM |
41 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Grand
Design Pengembangan
SDM Tahun 2014-2019 |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Pengembangan SDM |
42 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Perubahan Atas
Peraturan Menteri
PPPA Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pola
Karir PNS KPPPA |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Pengembangan SDM |
43 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang NSPK
Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
44 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
PPPA Nomor 1 Tahun
2015 tentang Renstra
KPPPA Tahun 2015-
2019 |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
45 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Perubahan atas
Peraturan Menteri
PPPA Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pedoman
Umum Pemberian dan
Pengelolaan Bantuan
di Lingkup KPPPA |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
46 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Tata
Kelola
Sistem Informasi
Gender dan Anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Data |
47 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Rencana
Induk Teknologi
Informasi KPPPA |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Data |
48 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang Pedoman
Sistem Pencatatan
dan Pelaporan Data
Kekerasan Perempuan
dan Anak Secara
Nasional |
Peraturan Menteri |
2017 |
Bagian Data |
49 |
Kesepakatan Bersama
Trilateral dengan
Kemensetneg dan
USAID tentang
Kerjasama Teknik Luar
Negeri |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Bagian Kerja Sama |
50 |
Perjanjian Kerja Sama
tentang Pemanfaatan
dan Sinergitas Data
Kependudukan |
Perjanjian Kerja Sama |
2017 |
Bagian Data |
51 |
Perpanjangan
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA dengan Colombo Plan |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Bagian Kerja Sama |
52 |
Nota Kesepahaman
antara KPAI dengan
BNPT tentang
Kerjasama Pengawasan
dan Perlindungan Anak
dalam Rangka
Penanggulangan
Terorisme |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
53 |
Nota Kesepahaman
antara KPAI dengan 17
(tujuh belas) institusi
tentang Perlindungan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2017 |
Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
54 |
Peraturan Menteri
PPPA tentang
Kebijakan Pengawasan
Intern di Lingkungan
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak |
Peraturan Menteri |
2017 |
Inspektorat |
55 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Panduan
Penyelenggaraan
Pelatihan Kepemimpinan
Perempuan Potensial
Calon Kepala Daerah |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
56 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Panduan
Penyelenggaraan
Pelatihan Kepemimpinan
Perempuan Bakal Calon
Anggota Legislatif |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
57 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Komisi
Pemilihan Umum
tentang Peningkatan
Partisipasi Perempuan
dalam Politik pada
Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, DPRD,dan Pemilihan
Umum Presiden dan
Wakil Presiden, serta
Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
58 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Badan Pengawas
Pemilihan Umum
tentang Percepatan
Pelaksanaan
Pengarusutamaan
Gender Bidang Politik
dalam Rangka
Peningkatan Partisipasi
Perempuan pada
Pengawasan Pemilihan Umum |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
59 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Kementerian
Energi dan Sumber Daya
Mineral tentang
Pelaksanaan
Pengarusutamaan
Gender |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
60 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Kementerian
Perhubungan tentang
Pengarusutamaan
Gender dan
Pengarusutamaan Hak
Anak di Bidang
Perhubungan |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
61 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Kementerian
Komunikasi dan
Informatika tentang
Pemberdayaan
Perempuan Dalam
Rangka Mewujudkan
Kesetaraan Gender dan
Perlindungan Anak
dengan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
62 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Panduan
Pelatihan bagi SDM
P2TP2A tentang
Pencegahan dan
Penanganan KDRT |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
63 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Panduan
Pelatihan bagi Aparat
Penegak Hukum tentang
Penanganan Korban
KDRT |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
64 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Strategi
Perlindungan
Perempuan dari
Kekerasan Berbasis
Gender di Pengungsian |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus |
65 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Aparat Penegak
Hukum tentang Akses
Keadilan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
66 |
Peraturan Pemerintah
tentang Perlindungan
Khusus Bagi Anak1 |
Peraturan Pemerintah |
2018 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
67 |
Peraturan Pemerintah
tentang Peraturan
Pelaksanaan UndangUndang Nomor 17
Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang |
Peraturan Pemerintah |
2018 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
68 |
Peraturan Pemerintah
tentang Penyelenggaraan
Koordinasi Perlindungan
Anak |
Peraturan Pemerintah |
2018 |
Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi |
69 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pedoman
Pelaksanaan
Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis
Masyarakat |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
70 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang NSPK
Perlindungan Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Sesdep Bidang Perlindungan Khusus Anak |
71 |
Peraturan Presiden
tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak
Anak1 |
Peraturan Presiden |
2018 |
Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak |
72 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Standardisasi
Ruang Bermain Ramah
Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan |
73 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Kode Etik bagi
Fasilitator Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak |
74 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Standardisasi
Fasilitator Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak |
75 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Standardisasi
Puskesmas Ramah Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan |
76 |
Revisi Peraturan Menteri
PPPA Nomor 8 Tahun
2014 tentang Kebijakan
Sekolah Ramah Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya |
77 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pencegahan
Kekerasan Terhadap
Anak Melalui Partisipasi
Media Komunitas di
Daerah |
Peraturan Menteri |
2018 |
Asdep Partisipasi Media |
78 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Tata Cara
Penanganan Pelaporan
Dugaan Tindak Pidana
Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Inspektorat |
79 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pedoman
Kendali Mutu
Pengawasan |
Peraturan Menteri |
2018 |
Inspektorat |
80 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pengendalian
Gratifikasi di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Inspektorat |
81 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang SOP
Pengawasan |
Peraturan Menteri |
2018 |
Inspektorat |
82 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Kode Etik
Auditor |
Peraturan Menteri |
2018 |
Inspektorat |
83 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Road Map
Pengembangan Profesi
Auditor |
Peraturan Menteri |
2018 |
Inspektorat |
84 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pengelolaan
Informasi dan
Dokumentasi di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan |
85 |
Instruksi Menteri PPPA
tentang Percepatan
Pelaksanaan Norma,
Standar, Prosedur, dan
Kriteria Urusan
Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak |
Lainnya |
2018 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
86 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
87 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Standar
Kompetensi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil
Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Pengembangan SDM |
88 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Tunjangan
Kinerja Pegawai di
Lingkungan KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Pengembangan SDM |
89 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Grand Design
Pengembangan SDM
Tahun 2014-2019 |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Pengembangan SDM |
90 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri PPPA
Nomor 28 Tahun 2011
tentang Pola Karir PNS
KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Pengembangan SDM |
91 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Kode Etik
Pegawai KPPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Pengembangan SDM |
92 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pedoman
Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis
Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
93 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Organisasi,
Tugas, Tanggung Jawab,
dan Tata Kerja
Sekretariat Komisi
Perlindungan Anak
Indonesia |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
94 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri PPPA
Nomor 1 Tahun 2015
tentang Renstra KPPPA Tahun 2015-2019 |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
95 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Rencana Induk
Teknologi Informasi
Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Data |
96 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pengelolaan
Aplikasi Simfoni PPA |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Data |
97 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pedoman Sistem
Pencatatan dan Pelaporan Data
Kekerasan Perempuan
dan Anak Secara
Nasional |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Data |
98 |
Peraturan Menteri PPPA
tentang Pelimpahan
Sebagian Urusan
Pemerintahan Bidang PP
dan PA kepada
Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat
Dengan Asas
Dekonsentrasi Tahun
2019 |
Peraturan Menteri |
2018 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
99 |
Perjanjian Kerja Sama
antara KPPPA
dengan Dukcapil
Kemendagri dalam
rangka pemanfaatan
data kependudukan |
Perjanjian Kerja Sama |
2018 |
Bagian Data |
100 |
Kesepakatan Bersama
antara Kemen PPPA
dengan Majelis Rakyat
Papua tentang
Pelembagaan PUG, PP,
dan PA pada Masyarakat
Papua |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Bagian Kerja Sama |
101 |
Kesepakatan Bersama
antara KPPPA
dengan Iran dalam
bidang pembangunan
pemberdayaan
perempuan dan
ketahanan keluarga |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Bagian Kerja Sama |
102 |
Perjanjian Kerja Sama
antara KPPPA dan
BPS dalam penyusunan
buku Profil Perempuan
Indonesia Tahun 2018 |
Perjanjian Kerja Sama |
2018 |
Bagian Data |
103 |
Perjanjian Kerja Sama
antara KPPPA dan
BPS dalam penyusunan
buku Pembangunan
Manusia Berbasis
Gender dan Statistik
Gender Tematik Tahun
2018 |
Perjanjian Kerja Sama |
2018 |
Bagian Data |
104 |
Perjanjian Kerja Sama
antara KPPPA dan
BPS dalam penyusunan
buku Profil Anak
Indonesia Tahun 2018 |
Perjanjian Kerja Sama |
2018 |
Bagian Data |
105 |
Keputusan Presiden
tentang Keanggotaan
ACWC |
Lainnya |
2018 |
Bagian Kerja Sama |
106 |
Perpanjangan Nota
Kesepahaman antara
KPPPA dengan Fiji
tentang Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Bagian Kerja Sama |
107 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum tentang Penanganan Korban KDRT |
Peraturan Menteri |
2018 |
Sesdep Bidang Perlindungan Hak Perempuan |
108 |
Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak |
Peraturan Presiden |
2018 |
Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak |
109 |
Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak |
Peraturan Pemerintah |
2018 |
Sesdep Bidang Perlindungan Khusus Anak |
110 |
Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang |
Peraturan Pemerintah |
2018 |
Sesdep Bidang Perlindungan Khusus Anak |
111 |
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak |
Peraturan Pemerintah |
2018 |
Sesdep Bidang Perlindungan Khusus Anak |
112 |
kesepakatan Bersama KPAI dengan KIP |
Kesepakatan Bersama |
2018 |
Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
113 |
Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender |
Undang-Undang |
2019 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
114 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah |
Peraturan Menteri |
2019 |
Sesdep Bidang Kesetaraan Gender |
115 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan |
Peraturan Menteri |
2019 |
Sesdep Bidang Kesetaraan Gender |
116 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Peserta Pemilihan Umum |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
117 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria tentang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan di Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
118 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Perdesaan/Kelurahan |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
119 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas bagi Perempuan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih pada Pemilihan Umum |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
120 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pengintegrasian Parameter Kesetaraan Gender melalui Penerapan Indikator Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
121 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi |
122 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Kualitas Keluarga |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga |
123 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Perhubungan tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
124 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Percepatan Pengarusutamaan Gender |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
125 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Badan Pusat Statistik tentang Publikasi Pembangunan Kualitas Keluarga |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga |
126 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen tentang Penyelenggaraan Sekolah Perempuan |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga |
127 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Penyelenggaraan Sekolah Perempuan |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga |
128 |
Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang |
Peraturan Presiden |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO |
129 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Evaluasi Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
130 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak Calon Pekerja Migran Indonesia Perempuan |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
131 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Industri |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
132 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus |
133 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perempuan Sebagai Pegiat Perdamaian |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus |
134 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus |
135 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pencegahan dan Penanganan Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO |
136 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Perempuan |
Peraturan Menteri |
2019 |
Sesdep Bidang Perlindungan Hak Perempuan |
137 |
Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat PP TPPO tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas PP TPPO |
Lainnya |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO |
138 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Perhimpunan Advokat Indonesia tentang Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Kasus Kekerasan terhadap Perempuan |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
139 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Nusantara Cakung tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
140 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Karawang tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Karawang |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
141 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Bintan tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Bintan |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
142 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Cilegon tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Cilegon |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
143 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Pasuruan tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Pasuruan |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
144 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Wahid Foundation tentang Desa Damai dan Setara |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus |
145 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Mitra Daya Setara tentang Pemberdayaan Lanjut Usia melalui Perlindungan Lanjut Usia yang Responsif Gender |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus |
146 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Nusantara Cakung tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
147 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Karawang tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Karawang |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
148 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Bintan tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Bintan |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
149 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Cilegon tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Cilegon |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
150 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kawasan Berikat Pasuruan tentang Pembentukan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Kawasan Berikat Pasuruan |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
151 |
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak |
Peraturan Pemerintah |
2019 |
Sesdep Bidang Perlindungan Khusus Anak |
152 |
Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak |
Peraturan Pemerintah |
2019 |
Sesdep Bidang Perlindungan Khusus Anak |
153 |
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak |
Peraturan Pemerintah |
2019 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
154 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Khusus Anak |
Peraturan Menteri |
2019 |
Sesdep Bidang Perlindungan Khusus Anak |
155 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Layanan Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi |
156 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Layanan bagi Anak Korban Konflik |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi |
157 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi |
158 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi |
159 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus |
160 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Mahkamah Agung, Kejaksaaan Agung, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kerja Sama Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak
|
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi |
161 |
Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak |
Peraturan Presiden |
2019 |
Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak |
162 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak |
Peraturan Menteri |
2019 |
Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak |
163 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik bagi Fasilitator Forum Anak |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak |
164 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Standardisasi Fasilitator Forum Anak |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak |
165 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Standarisasi dan Sertifikasi Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan |
166 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan |
167 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan
Sekolah Ramah Anak
|
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya |
168 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dan Yayasan Wahana Visi Indonesia tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Yayasan Wahana Visi Indonesia |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak |
169 |
Nota Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dan Yayasan Lumbung Pangan Indonesia tentang Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan |
170 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan Yayasan Lumbung Pangan Indonesia tentang Advokasi Penerapan Model Kampung Anak Sejahtera |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan |
171 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan Yayasan Wahana Visi Indonesia tentang Pelaksanaan Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Wilayah Program Yayasan Wahana Visi Indonesia |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak |
172 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Peraturan Menteri |
2019 |
Sesdep Bidang Partisipasi Masyarakat |
173 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Peran Serta Media Komunitas dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak |
Peraturan Menteri |
2019 |
Asdep Partisipasi Media |
174 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha |
175 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Dewan Pers tentang Profesionalitas Pemberitaan Media Massa dalam Perlindungan Perempuan dan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Partisipasi Media |
176 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Solidaritas Perempuan Papua |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Asdep Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan |
177 |
Perjanjian Kerjasama antara Kemen PPPA dengan Dewan Pers tentang Peningkatan Kualitas Pemberitaan Media Massa yang Ramah Anak |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Asdep Partisipasi Media |
178 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2019 |
Inspektorat |
179 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan |
180 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perembuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017 tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan |
181 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Pengembangan SDM |
182 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Pengembangan SDM |
183 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik Pegawai Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Pengembangan SDM |
184 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Klasifikasi Arsip Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Keuangan dan Tata Usaha |
185 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Keuangan dan Tata Usaha |
186 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Jadwal Retensi Arsip Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Keuangan dan Tata Usaha |
187 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Peringkat Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
188 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Peta Bisnis Proses Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
189 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Permen PPPA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
190 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
191 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
192 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan Satuan Kerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Bagian Keuangan dan Tata Usaha |
193 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tentang Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Bagian Keuangan dan Tata Usaha |
194 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tentang Corporate Partner |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Bagian Keuangan dan Tata Usaha |
195 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
196 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020 |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
197 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2015-2019 |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
198 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024 |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
199 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak |
Peraturan Menteri |
2019 |
Bagian Data |
200 |
Kesepakatan Bersama antar Kemen PPPA dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Bagian Kerja Sama |
201 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Polri tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Bagian Kerja Sama |
202 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dan Yayasan Sayangi Tunas Cilik tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Bagian Kerja Sama |
203 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Keluarga, Tenaga Kerja, dan Layanan Sosial Turki tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Bagian Kerja Sama |
204 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Pembangunan Masyarakat, Pemuda, dan Agama Papua Nugini tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Bagian Kerja Sama |
205 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Bagian Kerja Sama |
206 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan PT XL Axiata, Tbk tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Bagian Kerja Sama |
207 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan tentang Keterpaduan dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan |
Kesepakatan Bersama |
2019 |
Bagian Data |
208 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Bagian Kerja Sama |
209 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan tentang Keterpaduan dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan |
Perjanjian Kerja Sama |
2019 |
Bagian Data |
210 |
Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
Peraturan Presiden |
2019 |
Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
211 |
Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
Peraturan Presiden |
2019 |
Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
212 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
Peraturan Menteri |
2019 |
Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
213 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain |
Peraturan Menteri |
2020 |
Inspektorat |
214 |
Peraturan Presiden tentang Kemen PPPA |
Peraturan Presiden |
2020 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
215 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
216 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
217 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Proses Bisnis Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
218 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
219 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2076 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang PPPA |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
220 |
Peraturan Menteri PPPA tentang NSPK Urusan PPPA |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Organisasi dan Tata Laksana |
221 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Keuangan dan Tata Usaha |
222 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Kamus Kompetensi Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Pengembangan SDM |
223 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2O2O-2024 |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
224 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPPA Nornor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di lingkup Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
225 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Sistem Data Gender dan Anak |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Data |
226 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Dana Alokasi Khusus Tahun 2O21 |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Penyusunan Program dan Anggaran |
227 |
Peraturan MenterĂ PPPA tentang Sistem Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Evaluasi dan Pelaporan |
228 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Evaluasi dan Pelaporan |
229 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 |
Peraturan Menteri |
2020 |
Bagian Evaluasi dan Pelaporan |
230 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Pusat Investasi Pemerintah tentang Integrasi Data Kewirausahaan |
Kesepakatan Bersama |
2020 |
Bagian Data |
231 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan BPS tentang Pertukaran Data dan Informasi |
Kesepakatan Bersama |
2020 |
Bagian Data |
232 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Balai Sertifìkasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat
Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Kemen PPPA |
Perjanjian Kerja Sama |
2020 |
Bagian Data |
233 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan |
Perjanjian Kerja Sama |
2020 |
Bagian Data |
234 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
Kesepakatan Bersama |
2020 |
Bagian Kerja Sama |
235 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pl XL Axiata tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak |
Perjanjian Kerja Sama |
2020 |
Bagian Kerja Sama |
236 |
Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2O16 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
Peraturan Presiden |
2020 |
Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
237 |
Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender |
Undang-Undang |
2020 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan |
238 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan
Kapasitas Kepemimpinan Perempuan Perdesaan/Kelurahan |
Peraturan Menteri |
2020 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
239 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Grand Design Peningkatan Partisipasi Politik |
Peraturan Menteri |
2020 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
240 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Kapasitas bagi Perempuan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota Terpilih pada Pemilihan Umum |
Peraturan Menteri |
2020 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
241 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Anugrah Parahita Eka Praya |
Peraturan Menteri |
2020 |
Sesdep Bidang Kesetaraan Gender |
242 |
Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kemen PPPA tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak di Bidang Kelautan dan Perikanan |
Kesepakatan Bersama |
2020 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi |
243 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen tentang Penyelenggaraan Sekolah Perempuan |
Perjanjian Kerja Sama |
2020 |
Asdep Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga |
244 |
Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang |
Peraturan Presiden |
2020 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO |
245 |
Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 |
Peraturan Presiden |
2020 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO |
246 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Evaluasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
Peraturan Menteri |
2020 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari KDRT |
247 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja |
Peraturan Menteri |
2020 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
248 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Perempuan Pekerja Migran |
Peraturan Menteri |
2020 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
249 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana |
Peraturan Menteri |
2020 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus |
250 |
Peraturan Ketua Harian GT Pusat PP TPPO tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Ketua Harian GT Pusat PP TPPO Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat PP TPPO |
Peraturan Menteri |
2020 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dari TPPO |
251 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Grab Teknologi Indonesia tentang Peningkatan Manfaat Sosial dalam Penyelenggaraan PPPA |
Perjanjian Kerja Sama |
2020 |
Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan |
252 |
Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak |
Peraturan Pemerintah |
2020 |
Sesdep Bidang Perlindungan Khusus Anak |
253 |
Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas
Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak |
Peraturan Pemerintah |
2020 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
254 |
Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak |
Peraturan Presiden |
2020 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
255 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Layanan Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi |
Peraturan Menteri |
2020 |
Asdep Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi |
256 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung,
Kepolisian RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Peningkatan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak |
Kesepakatan Bersama |
2020 |
Asdep Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi |
257 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik tentang Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola UPTD PPA serta Kader PATBM |
Perjanjian Kerja Sama |
2020 |
Asdep Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi |
258 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak tentang Peran Serta dalam Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas |
Perjanjian Kerja Sama |
2020 |
Asdep Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus |
259 |
Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak |
Peraturan Presiden |
2020 |
Sesdep Bidang Pemenuhan Hak Anak |
260 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Peraturan Menteri |
2020 |
Sesdep Bidang Partisipasi Masyarakat |
261 |
Perjanjian Kerja Sama dengan KADIN tentang Peran Serta Pemberdayaan Perempuan Melalui Kewirausahaan |
Perjanjian Kerja Sama |
2020 |
Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha |
262 |
Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender |
Undang-Undang |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender |
263 |
Peraturan Presiden tentang Grand Design Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen dan Pengambilan Keputusan |
Peraturan Presiden |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender |
264 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender |
265 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pemantauan dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender dan Indeks Pengarusutamaan Gender |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender |
266 |
Peraturan Pemerintah tentang Dispensasi Kawin |
Peraturan Pemerintah |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak |
267 |
Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak |
Peraturan Presiden |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak |
268 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak |
269 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak |
270 |
Nota Kesepahaman antara Majelis Ulama Indonesia dengan Kemen PPPA tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Kesepakatan Bersama |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak |
271 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Bilna (Orami) tentang Sinergitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Keluarga |
Perjanjian Kerja Sama |
2021 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan |
272 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Wahana Visi Indonesia Penguatan Kapasitas Fasilitator Kabupaten/Kota Layak Anak |
Perjanjian Kerja Sama |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak |
273 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Peningkatan Partisipasi Keluarga |
274 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan |
275 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Dunia Usaha |
Kesepakatan Bersama |
2021 |
Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha |
276 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dan PT XL Axiata, Tbk tentang Peran Serta dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Perjanjian Kerja Sama |
2021 |
Asdep Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha |
277 |
Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang |
Peraturan Presiden |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan |
278 |
Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 |
Peraturan Presiden |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan |
279 |
Peraturan Presiden tentang Respon Cepat Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak |
Peraturan Presiden |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan |
280 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan |
281 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pelindungan Perempuan Pekerja Migran |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan |
282 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan |
283 |
Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak |
Peraturan Pemerintah |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak |
284 |
Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak |
Peraturan Presiden |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak |
285 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak |
286 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Koordinasi Layanan Penanganan Korban Perempuan dan Anak |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak |
287 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak |
288 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Daya Manusia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak |
289 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik |
Kesepakatan Bersama |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak |
290 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2021 |
Inspektorat |
291 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani |
Peraturan Menteri |
2021 |
Inspektorat |
292 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota |
Peraturan Menteri |
2021 |
Inspektorat |
293 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik |
Kesepakatan Bersama |
2021 |
Inspektorat |
294 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penguatan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi |
Kesepakatan Bersama |
2021 |
Inspektorat |
295 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Pemanfataan Kependudukan dan KTP Elektronik |
Kesepakatan Bersama |
2021 |
Biro Data dan Informasi |
296 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024 |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Perencanaan dan Keuangan |
297 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2021 |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Perencanaan dan Keuangan |
298 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Perencanaan dan Keuangan |
299 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkup Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Data dan Informasi |
300 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Perencanaan dan Keuangan |
301 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Hukum dan Humas |
302 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Sosial tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di Bidang Sosial |
Kesepakatan Bersama |
2021 |
Biro Hukum dan Humas |
303 |
Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Ketenagakerjaan tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Ketenagakerjaan |
Kesepakatan Bersama |
2021 |
Biro Hukum dan Humas |
304 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berbasis Masjid |
Kesepakatan Bersama |
2021 |
Biro Hukum dan Humas |
305 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Narkotika Nasional tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
|
Kesepakatan Bersama |
2021 |
Biro Hukum dan Humas |
306 |
Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan
Anak dalam Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme |
Kesepakatan Bersama |
2021 |
Biro Hukum dan Humas |
307 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Umum dan SDM |
308 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Penilaian Kinerja Individu |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Umum dan SDM |
309 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Umum dan SDM |
310 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pemberian Penghargaan Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Umum dan SDM |
311 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2018 tentang Manajemen Talenta |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Umum dan SDM |
312 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Kamus Kompetensi Teknis di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Umum dan SDM |
313 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Pola Karir |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Umum dan SDM |
314 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang PPPA |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Umum dan SDM |
315 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Umum dan SDM |
316 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Umum dan SDM |
317 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Barang Milik Negara |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Umum dan SDM |
318 |
Peraturan Menteri PPPA tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Kemen PPPA |
Peraturan Menteri |
2021 |
Biro Umum dan SDM |
319 |
Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
Peraturan Presiden |
2021 |
Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
320 |
Nota Kesepahaman antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kemen PPPA tentang Sinergi Advokasi Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana |
Kesepakatan Bersama |
2021 |
Komisi Perlindungan Anak Indonesia |
321 |
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak |
Peraturan Menteri |
2021 |
Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak |
322 |
Kesetaraan Gender |
Undang-Undang |
2022 |
Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender |
323 |
Strategi Nasional Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan Tahun 2023-2030 |
Peraturan Presiden |
2022 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
324 |
Parameter Kesetaraan Gender dalam Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Peraturan Menteri |
2022 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum |
325 |
Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender |
Peraturan Menteri |
2022 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi |
326 |
Indeks Pengarusutamaan Gender |
Peraturan Menteri |
2022 |
Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender |
327 |
Pusat Pembelajaran Perempuan |
Peraturan Menteri |
2022 |
Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender |
328 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Microsave Indonesia Consulting tentang Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Inklusi Ekonomi dan Inklusi Keuangan Digital |
Perjanjian Kerja Sama |
2022 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi |
329 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemenko Bidang Perekonomian dengan Kemen PPPA tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 |
Perjanjian Kerja Sama |
2022 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi |
330 |
erjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pusat Investasi Pemerintah tentang Pengembangan Usaha Mikro Berperspektif Gender melalui Pemberdayaan Usaha Mikro |
Perjanjian Kerja Sama |
2022 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi |
331 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Sekolah Seniman Pangan tentang Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif |
Perjanjian Kerja Sama |
2022 |
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi |
332 |
Dispensasi Perkawinan |
Peraturan Pemerintah |
2022 |
Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak |
333 |
Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak |
Peraturan Menteri |
2022 |
Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak |
334 |
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak |
Peraturan Menteri |
2022 |
Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak |
335 |
Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Perpustakaan Nasional tentang Pengembangan Informasi Layak Anak Digital |
Kesepakatan Bersama |
2022 |
Asdep Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak |
336 |
Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Direktorat Bimbingan Masyarakat Kristen dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama tentang Rumah Ibadah Ramah Anak (Gereja Kristen Ramah Anak dan Gereja Katolik Ramah Anak) |
Kesepakatan Bersama |
2022 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan |
337 |
Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pelarangan Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok dalam Media Elektronik |
Kesepakatan Bersama |
2022 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan |
338 |
Perpanjangan Kesepahaman Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia tentang Masjid Ramah Anak |
Kesepakatan Bersama |
2022 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan |
339 |
Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Agama dan Dewan Masjid Indonesia tentang Masjid Ramah Anak |
Perjanjian Kerja Sama |
2022 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan |
340 |
Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tentang Penyusunan Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin dan Perlindungan Perempuan Pasca Perceraian |
Perjanjian Kerja Sama |
2022 |
Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan |