DAFTAR PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Daftar Proleg
No Unit Penanggungjawab Jenis Peraturan Judul Peraturan Perkembangan Partisipasi Masyarakat
41 Biro Perencanaan dan Keuangan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 Isi Form
42 Biro Data dan Informasi Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkup Kemen PPPA Isi Form
43 Biro Perencanaan dan Keuangan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 Isi Form
44 Biro Perencanaan dan Keuangan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2021 Isi Form
45 Biro Perencanaan dan Keuangan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024 Isi Form
46 Biro Data dan Informasi Kesepakatan Bersama Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Pemanfataan Kependudukan dan KTP Elektronik Isi Form
47 Inspektorat Kesepakatan Bersama Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Penguatan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Isi Form
48 Inspektorat Kesepakatan Bersama Nota Kesepahaman antara Kemen PPPA dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Isi Form
49 Inspektorat Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Isi Form
50 Inspektorat Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Isi Form

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak