DAFTAR PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Daftar Proleg
No Unit Penanggungjawab Jenis Peraturan Judul Peraturan Perkembangan Partisipasi Masyarakat
11 Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama antara TikTok Pte.Ltd dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Isi Form
12 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Nasional Penanganan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan Isi Form
13 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Kondisi Orang Tua Isi Form
14 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Isi Form
15 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Isi Form
16 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual Isi Form
17 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Isi Form
18 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Kementerian dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiati, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas yang dipimpin perempuan Isi Form
19 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kesepakatan Bersama Nota Kesepahaman Antara Kementerian Luar Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pencegahan dan Penanganan Warga Negara Indonesia Terindikasi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri Isi Form
20 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan Isi Form

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak