DAFTAR PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Daftar Proleg
No Unit Penanggungjawab Jenis Peraturan Judul Peraturan Perkembangan Partisipasi Masyarakat
11 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Sekolah Seniman Pangan tentang Sinergi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif Isi Form
12 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Perjanjian Kerja Sama erjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Pusat Investasi Pemerintah tentang Pengembangan Usaha Mikro Berperspektif Gender melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Isi Form
13 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama antara Kemenko Bidang Perekonomian dengan Kemen PPPA tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 Isi Form
14 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan Microsave Indonesia Consulting tentang Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Inklusi Ekonomi dan Inklusi Keuangan Digital Isi Form
15 Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Peraturan Menteri Pusat Pembelajaran Perempuan Isi Form
16 Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Peraturan Menteri Indeks Pengarusutamaan Gender Isi Form
17 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender Isi Form
18 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Menteri Parameter Kesetaraan Gender dalam Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Isi Form
19 Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum Peraturan Presiden Strategi Nasional Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan Tahun 2023-2030 Isi Form
20 Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Undang-Undang Kesetaraan Gender Isi Form

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak