DAFTAR PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Daftar Proleg
No Unit Penanggungjawab Jenis Peraturan Judul Peraturan Perkembangan Partisipasi Masyarakat
91 Inspektorat Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Isi Form
92 Inspektorat Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Isi Form
93 Inspektorat Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan di Lingkungan Kemen PPPA Isi Form
94 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kesepakatan Bersama Kesepakatan Bersama antara Kemen PPPA dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik Isi Form
95 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Sertifikasi Sumber Daya Manusia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Isi Form
96 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring Isi Form
97 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Standar Koordinasi Layanan Penanganan Korban Perempuan dan Anak Isi Form
98 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Hasil Pemantauan Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Isi Form
99 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak Isi Form
100 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Isi Form

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak