DAFTAR PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Daftar Proleg
No Unit Penanggungjawab Jenis Peraturan Judul Peraturan Perkembangan Partisipasi Masyarakat
81 Biro Hukum dan Humas Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak Isi Form
82 Biro Data dan Informasi Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Satu Data Gender dan Anak Isi Form
83 Inspektorat Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Isi Form
84 Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama antara TikTok Pte.Ltd dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Isi Form
85 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Panduan Nasional Penanganan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat di Desa dan Kelurahan Isi Form
86 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Kondisi Orang Tua Isi Form
87 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak Isi Form
88 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Isi Form
89 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Kekerasan Seksual Isi Form
90 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Isi Form

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak