DAFTAR PROLEG
Pembentukan PUU | Program Legislasi | Daftar Proleg
No Unit Penanggungjawab Jenis Peraturan Judul Peraturan Perkembangan Partisipasi Masyarakat
51 Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kesepakatan Bersama Nota Kesepahaman Antara Kementerian Luar Negeri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pencegahan dan Penanganan Warga Negara Indonesia Terindikasi Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri Isi Form
52 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Layanan Perlindungan Hak Perempuan Isi Form
53 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana Isi Form
54 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas Isi Form
55 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Isi Form
56 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat Isi Form
57 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Presiden Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan Isi Form
58 Asdep Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Isi Form
59 Asdep Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kesepakatan Bersama Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tentang Penguatan Sinergisitas Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Isi Form
60 Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Perjanjian Kerja Sama Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Dan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Program Rumah Ibadah Ramah Anak Isi Form

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak