PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 1 dari 760

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 001/Men/KL.01/02/2026 Tahun 2025

Sinergitas Percepatan Pembangunan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
16 37

Keputusan Sekretaris Kementerian 2 dari 760

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 173 Tahun 2025

Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

12 35

Keputusan Sekretaris Kementerian 3 dari 760

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 174 Tahun 2025

Tim Pelaksana Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

12 40

Keputusan Sekretaris Kementerian 4 dari 760

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 172 Tahun 2025

Tim Pelaksanaan Kegiatan Analisis, Evaluasi, dan Monitoring Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

10 36

Surat Edaran Menteri 5 dari 760

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 5 Tahun 2025

Penyediaan Layanan Rumah Perlindungan Pegawai/Pekerja Perempuan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

38 87

Peraturan Menteri 6 dari 760

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029

156 1330

Peraturan Menteri 7 dari 760

Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2025

Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender

193 258

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 8 dari 760

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 35/HK.05-NK/01/2025 Tahun 2025

Implementasi Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Komisi Pemilihan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
52 129

Perjanjian kerjasama 9 dari 760

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 048/Setmen.Birohk/KL.01/12/2025 Tahun 2025

Penyebarluasan Informasi Publik

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PT Hikmah Cakra Mulia
35 140

Surat Edaran Menteri 10 dari 760

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2025

Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Ke-97 Tahun 2025

2559 1543

Perjanjian kerjasama 11 dari 760

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 044/Setmen.Birohh/KL.01 /10/2025 Tahun 2025

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk Layanan Pemenuhan Hak Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Badan Standardisasi Nasional
59 194

Keputusan Sekretaris Kementerian 12 dari 760

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 156 Tahun 2025

Tim Kerja Manajemen Talenta Apartur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025

89 249

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 13 dari 760

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 046/Setmen/Birohk/KL.01 /11/2025 Tahun 2025

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Universitas Sumatera Utara
1 262

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 14 dari 760

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 046/Setmen/Birohk/KL.01 /11/2025 Tahun 2025

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
132 288

Keputusan Menteri 15 dari 760

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 112 Tahun 2025

Penyelenggaraan Ruang Bersama Indonesia

170 333

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak