PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

Gender perlindungan anak tunjangan kinerja
Filter Pencarian

Keputusan Sekretaris Kementerian 1 dari 809

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 70 Tahun 2026

Penanggung Jawab dan Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2026

2 16

Keputusan Bersama 2 dari 809

Berlaku

Keputusan Bersama Nomor 3/MenPPA/SKB/VI/2026 Tahun 2026

Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Sosial Republik Indonesia Kementerian Hukum Republik Indonesia Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
7 13

Keputusan Menteri 3 dari 809

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 99 Tahun 2026

Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

18 67

Keputusan Menteri 4 dari 809

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 103 Tahun 2026

Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Ekonomi Perawatan

27 105

Keputusan Menteri 5 dari 809

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 105 Tahun 2026

Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

28 94

Keputusan Menteri 6 dari 809

Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 104 Tahun 2026

Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

28 99

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 7 dari 809

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 12/NKB/M.KOP/2026 Tahun 2026

Peningkatan Sinergi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Penguatan dan Pengembangan Koperasi

Kementerian Koperasi Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
33 142

Keputusan Sekretaris Kementerian 8 dari 809

Berlaku

Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 63 Tahun 2026

Tim Asesor Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026

32 127

Perjanjian kerjasama 9 dari 809

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 01/PDSPKP/KKP/PKS/II/2026 Tahun 2026

Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Pengarusutamaan Gender di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indoensia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
46 127

Perjanjian kerjasama 10 dari 809

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor PKS.5/G/G.5/PLB.1.1/B/04/2026 Tahun 2026

Sinergitas Pengelolaan Sampah Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Edukasi Anak

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
23 104

Perjanjian kerjasama 11 dari 809

Berlaku

Perjanjian kerjasama Nomor 004/Setmen.Birohk/KL.01 /04/2026 Tahun 2026

Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Badan Pengawas Obat dan Makanan
26 115

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 12 dari 809

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 007/Setmen.Birohk/KL.01/04/2026 Tahun 2026

Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Literasi Dan Inklusi Keuangan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Women’s World Banking, Inc
29 306

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 13 dari 809

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 005/Men/KL.0l/04/2026 Tahun 2026

Percepatan Penurunan Angka Perkawinan Anak, Perlindungan Perempuan Pekerja Migran, dan Pemberdayaan Keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
45 124

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 14 dari 809

Berlaku

Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 010/PM.04/K1/04/2026 Tahun 2026

Implementasi Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
36 123

Surat Edaran Menteri 15 dari 809

Berlaku

Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2026

Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rangka Mendukung Percepatan Tranformasi Tata Kelola Penyelenggaran Pemerintahan

72 210

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak