Filter Pencarian
Peraturan Menteri 646 dari 761
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015
Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR DPD DPRD pada Pemilu Tahun 2019
Peraturan Menteri 647 dari 761
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015
Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PP-PA
Peraturan Menteri 648 dari 761
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2015
Pedoman Umum Penatausahaan Dekonsentrasi PP-PA
Peraturan Menteri 649 dari 761
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015
Pelimpahan Sebagai Urusan Pemerintah di Bidang PP-PA Kepada Gubernur
Peraturan Menteri 650 dari 761
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja KPP-PA
Peraturan Menteri 651 dari 761
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015
Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 652 dari 761
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015
Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja
Peraturan Menteri 653 dari 761
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 4a Tahun 2015
Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 654 dari 761
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015
Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Yang Responsif Gender
Peraturan Menteri 656 dari 761
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014
Kebijakan Sekolah Ramah Anak
Peraturan Menteri 657 dari 761
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014
Panduan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Perempuan Pekerja
Peraturan Menteri 658 dari 761
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2014
Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan
Peraturan Menteri 659 dari 761
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
Peraturan Menteri 660 dari 761
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah
