Filter Pencarian
Peraturan Menteri 661 dari 776
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015
Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR DPD DPRD pada Pemilu Tahun 2019
Peraturan Menteri 662 dari 776
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015
Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PP-PA
Peraturan Menteri 663 dari 776
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2015
Pedoman Umum Penatausahaan Dekonsentrasi PP-PA
Peraturan Menteri 664 dari 776
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015
Pelimpahan Sebagai Urusan Pemerintah di Bidang PP-PA Kepada Gubernur
Peraturan Menteri 665 dari 776
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2015
Organisasi dan Tata Kerja KPP-PA
Peraturan Menteri 666 dari 776
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015
Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 667 dari 776
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015
Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja
Peraturan Menteri 668 dari 776
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 4a Tahun 2015
Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Peraturan Menteri 669 dari 776
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015
Pedoman Umum Penyusunan Data Terpilah Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Yang Responsif Gender
Peraturan Menteri 671 dari 776
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014
Kebijakan Sekolah Ramah Anak
Peraturan Menteri 672 dari 776
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014
Panduan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Perempuan Pekerja
Peraturan Menteri 673 dari 776
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2014
Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan
Peraturan Menteri 674 dari 776
Tidak Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak
Peraturan Menteri 675 dari 776
Berlaku
Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah
