PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

tunjangan kinerja kota layak anak anak
Filter Pencarian

Peraturan Pemerintah 571 dari 584

Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

41 680

Undang-undang 572 dari 584

Berlaku

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

174 435

Undang-undang 573 dari 584

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

85 424

Undang-undang 574 dari 584

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

116 842

Undang-undang 575 dari 584

Berlaku

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

178 501

Keputusan Menteri 576 dari 584

Tidak Berlaku

Keputusan Menteri Nomor 26/KEP/MENPERTA/IX/1 Tahun 1998

Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Peranan Wanita

31 458

Keputusan Presiden 577 dari 584

Berlaku

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

861 544

Undang-undang 578 dari 584

Berlaku

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)

165 492

Undang-undang 579 dari 584

Berlaku

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

44 401

Undang-undang 580 dari 584

Berlaku

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

131 425

Undang-undang 581 dari 584

Berlaku

Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958

49 333

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen 582 dari 584

Berlaku

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen Nomor - Tahun 1945

Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 hasil Amandemen

675 725

Peraturan Kolonial 583 dari 584

Berlaku

Peraturan Kolonial Nomor 620 Tahun 1921

Nadere wijziging van de ordonnantie in Staatsblad 1917 No 129 nopens de regeling van deh privaatrecherlijken toestand der Chineezen

210 387

Peraturan Kolonial 584 dari 584

Berlaku

Peraturan Kolonial Nomor 158 Tahun 1896

Koninklijke machtiging tit wijziging van de laatste alinea van artikel 2 letter van het besluit in Staatsblad 1895 no 268

153 322

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak