DAFTAR PROSES PROLEG

PENCARIAN DAFTAR PROLEG




No Judul Rancangan Jenis Proleg Unit Penanggung Jawab Tahap Penyusunan Tempat & Waktu Keterangan Lampiran
1 Kesepakatan Bersama antara KPPPA dengan Kementerian Perhubungan tentang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak di Bidang Perhubungan Kesepakatan Bersama Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan LIngkungan Penyusunan Draft Jakarta,
2018-06-04 s/d 2018-06-04
Para pihak masih saling berkoordinasi untuk tindak lanjut download
2 Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Peraturan Menteri Inspektorat Penyusunan Draft Jakarta,
2018-08-09 s/d 2018-08-09
Tidak dilanjutkan dalam bentuk Peraturan Menteri karena hanya berupa pedoman yang mengatur internal di Inspektorat download
3 Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik Pegawai KPPPA Peraturan Menteri Bagian Pengembangan SDM Penyusunan Draft Jakarta,
2018-11-02 s/d 2018-11-02
Sudah berkoordinasi dengan Bagian Hukum download
4 Peraturan Menteri PPPA tentang Kode Etik Pegawai KPPPA Peraturan Menteri Bagian Pengembangan SDM Penyusunan Draft Jakarta,
2018-11-12 s/d 2018-11-12
Sudah berkoordinasi dengan Bagian Hukum download
5 Peraturan Menteri PPPA tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Renstra KPPPA Tahun 2015-2019 Peraturan Menteri Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Penyusunan Draft Jakarta,
2018-09-03 s/d 2018-09-03
Sudah berkoordinasi dengan Bagian Hukum download
6 Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan Presiden Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Harmonisasi Jakarta,
2018-07-12 s/d 2018-07-12
Rapat Harmonisasi I download
7 Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan Presiden Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Harmonisasi Jakarta,
2018-08-02 s/d 2018-08-02
Rapat Harmonisasi II download
8 Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan Presiden Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Harmonisasi Jakarta,
2018-08-27 s/d 2018-08-27
Rapat Harmonisasi III download
9 Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan Presiden Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Harmonisasi Jakarta,
2018-09-18 s/d 2018-09-18
Rapat Harmonisasi IV download
10 Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Peraturan Presiden Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Harmonisasi Jakarta,
2018-09-21 s/d 2018-09-21
Rapat Harmonisasi V download
11 Peraturan Menteri PPPA tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPPPA Peraturan Menteri Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Pembahasan Draft Bogor,
2018-05-31 s/d 2018-05-31
Pembahasan I download
12 Peraturan Menteri PPPA tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPPPA Peraturan Menteri Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Pembahasan Draft Jakarta,
2018-09-03 s/d 2018-09-03
Pembahasan II download
13 Peraturan Menteri PPPA tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPPPA Peraturan Menteri Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Finalisasi Draft Jakarta,
2018-11-01 s/d 2018-11-01
Draft sudah disetujui dan selanjutnya dapat diproses untuk harmonisasi download
14 Peraturan Menteri PPPA tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Peraturan Menteri Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pengesahan/Penetapan Jakarta,
2017-11-20 s/d 2019-01-25
Sudah selesai di sahkan bulan Januari 2019 download
15 Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia Peraturan Presiden Komisi Perlindungan Anak Indonesia Pengesahan/Penetapan Jakarta,
2018-08-06 s/d 2019-08-21
Sudah masuk ke Sekretariat Negara untuk di tanda tangani oleh Presiden ( Pembahasan Antar 3 Kementerian sudah selesai yaitu Kemen PPPA, Kemen PAN, Kemen Keu download
16 Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia Peraturan Presiden Komisi Perlindungan Anak Indonesia Permintaan Paraf Persetujuan Jakarta,
2019-08-05 s/d 2019-08-21
Sudah menyiapkan draft surat ijin Prakarsa kepada Presiden RI terkait Revisi Perpres No. 61 Tahun 2016 dimana revisi Perpres tersebut dilakukan karena : 1. Perpres No. 61 Tahun 2016 belum mengatur kebutuhan SDM dalam bentuk tenaga pelaksana ( tenaga ahli, asistensi, mediator dan lainnya) yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanan tugas KPAI 2. Mengusulkan pembentukan KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis yang mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah download
No Judul Rancangan Jenis Proleg Unit Penanggung Jawab Tahap Penyusunan Tempat & Waktu Keterangan Lampiran