Pada hari Jumat-Sabtu tanggal 15-16 Maret Tahun 2024, Biro Hukum dan Humas memfasilitasi pelaksanaan Pra Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PPPA Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemen PPPA di Hotel Harris Bekasi.

Kegiatan ini merupakan  tindaklanjut Rancangan Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemen PPPA (JDIH Kemen PPPA) yang sudah masuk dalam usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Kemen PPPA pada tahun 2024. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Dasar Hukum pengelolaan JDIH KemenPPPA yaitu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan kami juga sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Seiring dengan pengelolaan JDIH Kemen PPPA yang sangat cepat dan dinamis, terdapat beberapa pengaturan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Pengelolaan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan atau penggantian, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan.

Kegiatan diawali dengan mendengarkan penjelasan dari Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, BPHN Kemenkumham yang menyampaikan terkait dengan Materi Muatan yang harus diatur dalam Peraturan  tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kementerian/Lembaga, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan paparan dari Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait dengan Praktik Baik Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kominfo dan dilanjutkan dengan pembahasan pasal per pasal dari Rancangan Permen PPPA tentang JDIH Kemen PPPA dimaksud.

Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2024