Perlindungan Hak Perempuan
Kumpulan Peraturan terkait Perlindungan Hak Perempuan
Peraturan Menteri 1 dari 89
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013
Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif
Peraturan Menteri 2 dari 89
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012
Standar Operasional Prosedur Pusat Informasi Dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas
Peraturan Menteri 3 dari 89
Dicabut
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010
Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Peraturan Menteri 4 dari 89
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2010
Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui
Peraturan Menteri 5 dari 89
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2010
Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Yang Responsif Gender
Peraturan Menteri 6 dari 89
Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2011
Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pendidikan Dan Pelatihan Penjenjangan Dan Teknis
Peraturan Menteri 7 dari 89
Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011
Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan
Undang-undang 9 dari 89
Berlaku
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
Sistem Pradilan Pidana Anak
Peraturan Kolonial 10 dari 89
Peraturan Kolonial Nomor 620 Tahun 1921
Nadere wijziging van de ordonnantie in Staatsblad 1917 No 129 nopens de regeling van deh privaatrecherlijken toestand der Chineezen
Peraturan Menteri 11 dari 89
Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020
Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana
Keputusan Sekretaris Kementerian 12 dari 89
Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 241 Tahun 2020
Tim Penyusunan Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak Dan Indeks Perlindungan Khusus Anak
Peraturan Presiden 13 dari 89
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014
Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
Peraturan Menteri 14 dari 89
Dicabut
Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008
Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Peraturan Menteri 15 dari 89
Dicabut
Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2008
Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan