Filter Pencarian
Keputusan Menteri 1 dari 714
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 82 Tahun 2025
Akronim dan Penggunaan Bahasa Inggris untuk Nomenklatur Organisasi dan Titelatur Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak
Surat Edaran Menteri 2 dari 714
Berlaku
Surat Edaran Menteri Nomor 2 Tahun 2025
Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025
Keputusan Sekretaris Kementerian 3 dari 714
Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 60 Tahun 2025
Tim Pengelola Program Kerja Sama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan United Nations Childrens Fund
Peraturan Pemerintah 4 dari 714
Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025
Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 5 dari 714
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 034/Setmen.Birohk/KL.01/06/2025 Tahun 2025
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yayasan Kasih Yang UtamaKeputusan Sekretaris Kementerian 6 dari 714
Berlaku
Keputusan Sekretaris Kementerian Nomor 71 Tahun 2025
Panitia Pelaksana Peringangatan Hari Anak Nasional di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025
Keputusan Menteri 7 dari 714
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 77 Tahun 2025
Tim Pengembangan Sistem Layanan Pengaduan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak terintegrasi melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak Tahun 2025-2029
Perjanjian kerjasama 8 dari 714
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor PHN-HH-04.05-04 Tahun 2025
Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembinaan Hukum serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 9 dari 714
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 100.3.7.1/120/2025 Tahun 2025
Percepatan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik IndonesiaNota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 10 dari 714
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor 029/Men/KL.01/05/2025 Tahun 2025
Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Dasar dan MenengahSurat Edaran Bersama 11 dari 714
Berlaku
Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2025
Pembentukan dan Penyelenggaraan Tempat Penitipan Anak di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta dan Masyarakat
Keputusan Menteri 12 dari 714
Berlaku
Keputusan Menteri Nomor 51 Tahun 2025
Penugasan Staf Khusus Menteri sebagai Pendamping Kegiatan pada Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunan Anak
Perjanjian kerjasama 13 dari 714
Berlaku
Perjanjian kerjasama Nomor 031 / Setmen.Birohh/ KL.01 /01 /2025 Tahun 2025
Pengembangan Aplikasi Pengaduan dan Manajemen Data Aduan Kekerasan Perempuan dan Anak Berbasis Manajemen Kasus Terintegrasi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yayasan SumadiSurat Edaran Menteri 14 dari 714
Berlaku
Surat Edaran Menteri Nomor 1 Tahun 2025
Pengintegrasian Kesetaraan Gender dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama 15 dari 714
Berlaku
Nota Kesepahaman /Kesepakatan Bersama Nomor M.HH-9.HH.04.05 Tahun 2025 Tahun 2025
Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
