PRODUK HUKUM
Dokumen Hukum | Produk Hukum

Pencarian Terpopuler

tunjangan kinerja anak kelas jabatan
Filter Pencarian

Peraturan Menteri 421 dari 444

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2009

Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak

37 222

Peraturan Menteri 422 dari 444

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2009

Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak

12 175

Peraturan Menteri 423 dari 444

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

70 131

Peraturan Menteri 424 dari 444

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2009

Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan / Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten/Kota

29 167

Peraturan Menteri 425 dari 444

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2008

Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

14 208

Peraturan Menteri 426 dari 444

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak

142 399

Peraturan Menteri 427 dari 444

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2008

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan

88 333

Peraturan Menteri 428 dari 444

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008

Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

17 296

Undang-undang 429 dari 444

Berlaku

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008

Pornografi

16 189

Peraturan Menteri 430 dari 444

Tidak Berlaku

Peraturan Menteri Nomor P.02/MENEG PP/XI2007 Tahun 2007

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

14 207

Peraturan Pemerintah 431 dari 444

Berlaku

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

8 206

Undang-undang 432 dari 444

Berlaku

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

15 200

Undang-undang 433 dari 444

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004

15 90

Undang-undang 434 dari 444

Berlaku

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

48 251

Undang-undang 435 dari 444

Berlaku

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999

7 297

Link terkait
Biro Hukum dan Humas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak